BACAAJA, JAKARTA– Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah nyata dalam memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang beberapa pekan terakhir terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa.
Selain itu, Puan juga meminta PLN bersikap terbuka kepada publik terkait penyebab utama terjadinya pemadaman bergilir yang berlangsung cukup lama.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU.
Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Belakangan ini, pemadaman listrik bergilir memang menjadi keluhan masyarakat. Durasi padam yang cukup panjang membuat aktivitas harian terganggu, mulai dari rumah tangga hingga dunia usaha.
Baca juga: Pemadaman Bergilir Bikin Heboh, PLN Akhirnya Buka Suara
PLN sendiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Perseroan menjelaskan gangguan pasokan batu bara berkalori menengah serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik Independent Power Producer (IPP) menjadi penyebab utama terganggunya sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Pada hari yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan penanganan persoalan tersebut. Menurut Darmawan, kondisi sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir perlahan dapat dikurangi.
Meski mengapresiasi langkah cepat PLN dan kerja keras para petugas di lapangan, Puan mengingatkan proses pemulihan tidak boleh menghentikan evaluasi menyeluruh. “Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” tegasnya.
Puan meminta PLN memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti UMKM, rumah sakit, industri, hingga sektor pelayanan publik.
Ikut Berhenti
Menurutnya, ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, komunikasi hingga pekerjaan masyarakat ikut terhenti.
Fakta di lapangan pun menunjukkan dampak tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Pedagang soto di Pasar Legi Solo kehilangan kesempatan berjualan, penjual es di Bekasi harus menanggung kerugian karena dagangannya mencair, sementara pelaku usaha bakery rumahan terpaksa membuang adonan roti yang rusak akibat proses produksi terhenti.
Di lingkungan rumah tangga, persoalannya juga tak kalah berat. Orang tua harus menghadapi anak-anak yang kepanasan saat listrik padam berjam-jam. Sejumlah ibu menyusui bahkan mengaku kehilangan stok ASI perah karena freezer tidak lagi berfungsi. Sementara pekerja yang mengandalkan internet untuk bekerja dari rumah terpaksa menghentikan aktivitasnya.
Baca juga: Pemadaman Listrik Bergilir Bikin Peternak Ayam Ketar-ketir, PLN Jateng Buka Suara
Bagi Puan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemadaman listrik bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menyentuh produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia menilai, di balik seringnya pemadaman listrik tersimpan persoalan yang lebih besar, yakni menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, hingga kualitas pelayanan publik.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan dalam setiap gangguan layanan publik hampir selalu berasal dari kalangan usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Menurut Puan, perusahaan besar masih memiliki generator cadangan sebagai solusi. Namun pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, hingga pekerja informal hanya mengandalkan pasokan listrik dari PLN.
Karena itu, setiap jam pemadaman berarti potensi hilangnya pendapatan bagi mereka. Di tengah tekanan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi global, kondisi tersebut dinilai dapat memperberat beban ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional.
Puan berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi besar agar gangguan serupa tidak terus berulang dan kualitas pelayanan kelistrikan semakin membaik.
Di zaman ketika hampir semua aktivitas bergantung pada colokan listrik, masyarakat sebenarnya tak menuntut lampu menyala 24 jam. Mereka hanya berharap, kalau listrik terpaksa padam, jangan sampai kepercayaan publik ikut kehilangan daya. (tebe)
