BACAAJA, SEMARANG- Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen, Jateng mulai menata ulang cara membangun daerah. Bukan cuma lewat birokrasi, tapi juga lewat nalar akademik.
Sepanjang 2025, 44 perguruan tinggi negeri dan swasta diajak terlibat langsung mengawal program strategis provinsi. Bukan sekadar kolaborasi ala proposal. Kampus benar-benar turun ke desa, pesisir, hingga wilayah rawan bencana.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga ahli ikut masuk ke “medan tempur” pembangunan. Dari verifikasi rumah tak layak huni, mitigasi bencana, sampai air bersih dan stunting.
Kolaborasi ini dikemas lewat Forum Rektor, ruang temu antara kebijakan publik dan logika ilmiah. Tepat 14 Maret 2025, hanya 22 hari setelah pelantikan, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin menandatangani nota kesepahaman dengan 44 rektor dan direktur perguruan tinggi.
Baca juga: 452 Desa Sudah Didampingi, Pemprov Jateng: Nggak Cuma Kota yang Boleh Maju
Tanpa banyak pemanasan, langsung gas. “Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” kata Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, Minggu (28/12/2025).
Skemanya sederhana tapi efektif: pemerintah nggak sok tahu, kampus nggak cuma ngajar. Beban negara jadi lebih ringan, kebijakan lebih presisi karena lahir dari kajian, diuji di lapangan, lalu dievaluasi bareng.
Hasilnya mulai kelihatan. Sepanjang 2025, kampus terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Di sektor perumahan, 15 universitas diterjunkan lewat KKN Tematik untuk mengawasi program RTLH. Mahasiswa mengecek langsung kondisi rumah warga miskin, memastikan bantuan nggak nyasar.
Di bidang kesehatan, perguruan tinggi swasta ikut bantu sosialisasi sensus kesehatan dan program Speling. Untuk kebencanaan, 24 kampus bekerja sama dengan BPBD menggabungkan peta risiko, kajian ilmiah, dan kesiapsiagaan warga.
Mitra Daerah
Dan ini baru pembuka. Targetnya ambisius: seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wagub 2025-2030 bakal dikawal kampus. Tahun 2026, giliran 72 perguruan tinggi swasta lain yang akan masuk barisan. “Harapannya, kabupaten dan kota ikut meniru. Supaya pembangunan satu arah, dan kampus benar-benar jadi mitra daerah,” ujar Yasip.
Bagi Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Dr Wahid Abdulrahman, pola ini bukan inovasi kosmetik, tapi perubahan cara berpikir. Kampus diberi kebebasan memilih program sesuai keahlian dan wilayah. Win-win, bukan formalitas.
Program unggulan pun lahir. Undip mengembangkan desalinasi air payau jadi air minum di pesisir. Di Kudus, mahasiswa KKN ikut mengawasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Stunting, cek kesehatan gratis, hingga layanan Speling dijalankan bareng kampus.
Masalah juga ditangani sesuai “alamat keahlian”. Stunting di Banyumas digarap Unsoed, persoalan Wonogiri dan Sragen diserahkan ke UNS. Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi ini jadi jalan pintas yang masuk akal.
Gus Yasin menegaskan, kerja sama ini bukan MoU pajangan. Yang dibangun adalah kerja tematik: desa, pertanian, UMKM, kesehatan, sampai air bersih. “Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jateng akan kita libatkan,” tegasnya.
Baca juga: Ekonomi Jateng On Fire: Duit Muter, Pabrik Tumbuh
Langkah ini bahkan mendapat acungan jempol dari Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, kolaborasi dengan kampus bikin kebijakan nggak lahir dari “rasa-rasa”. “Ini good idea, good move. Supaya kebijakan dibuat bukan pakai feeling, tapi berbasis studi,” kata Tito dalam forum nasional di Semarang.
Di Jateng, pembangunan kini nggak lagi eksklusif milik birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan gang-gang desa. Saat kampus ikut turun tangan, kebijakan punya pijakan ilmiah. Lebih waras, lebih hemat, dan lebih nyentuh warga.
Di tengah era pembangunan yang sering ribut di media sosial, Jateng memilih jalan sepi: kampus kerja, pemerintah dengar. Nggak viral, tapi jalan. Karena ternyata, yang paling berdampak itu bukan yang paling ramai, tapi yang paling bener. (tebe)
