BACAAJA, SEMARANG- Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyampaikan berbagai aspirasi desa. Audiensi yang digelar Kamis (5/2/2026) itu membahas sejumlah isu krusial yang dirasakan langsung di lapangan.
Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin menyebut, persoalan utama yang disampaikan adalah pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Bantuan Gubernur. Apalagi, kondisi dana desa saat ini disebut mengalami penurunan cukup tajam dibanding tahun sebelumnya.
Baca juga: Pemprov Bekali Kades Biar Nggak Nyemplung Korupsi
“Sekarang dana desa bisa dibilang terjun bebas. Mau tidak mau daerah harus putar otak buat tetap bangun desa. Bantuan gubernur ini jadi penting, minimal bisa merata ke semua desa,” ujar Saifuddin.
Masalah berikutnya menyangkut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di atas kertas, program ini dinilai sangat bagus untuk menggerakkan ekonomi desa. Tapi praktiknya, banyak desa masih tersandung persoalan teknis—mulai dari status tanah, urugan lahan, sampai kewajiban punya gedung.
“Tidak semua desa punya tanah kas. Ada desa terpencil, penduduknya sedikit, tapi KDMP harus punya gedung. Ini yang bikin bingung,” ucapnya.
Kepastian Regulasi
Para kepala desa juga berharap ada kepastian regulasi, pelatihan, dan pendampingan. Tujuannya satu: jangan sampai program bagus malah jadi jebakan hukum buat kades.
Aspirasi ketiga yang tak kalah pelik adalah soal relokasi Puskesmas Cilongok II. Sebelumnya, sudah ada penetapan relokasi ke Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok. Namun belakangan, muncul keputusan baru dari Bupati yang memindahkan lokasi ke tempat lain.
Menanggapi semua itu, Gubernur Ahmad Luthfi tak menunggu lama. Ia langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi untuk berkoordinasi dengan Pemkab Banyumas.
Soal Bankeu dan bantuan gubernur, Luthfi meminta agar desa-desa yang belum mendapatkan bantuan bisa diusulkan pada anggaran perubahan. Ia menegaskan tidak ingin perjuangan kepala desa terhambat hanya karena persoalan administrasi.
“Untuk bantuan gubernur, tolong diupayakan semua desa bisa terakomodir,” tegas Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng, Nadi Santoso. Terkait KDMP, Luthfi bahkan langsung memanggil Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberi penjelasan detail kepada perwakilan paguyuban kades.
Baca juga: 327 Desa di Jateng Pilih Jalan Antikorupsi
Data Dinas Koperasi dan UMKM Jateng mencatat, dari 8.523 KDMP yang sudah berbadan hukum, sebanyak 6.230 atau sekitar 74 persen sudah operasional. Total anggotanya mencapai sekitar 200 ribu orang, dengan modal terkumpul Rp34,1 miliar. Sekitar 17 ribu pengurus KDMP juga sudah mendapat pelatihan secara berkala.
“KDMP ini program nasional, jangan sampai malah jadi ‘elek-elekan’. Makanya pendampingan itu penting. Kalau soal lahan, bisa digabung dan disesuaikan dengan kemampuan desa,” kata Luthfi.
Sementara untuk relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah segera berkoordinasi dengan Dinkes Banyumas, khususnya untuk menjelaskan dasar pemindahan lokasi relokasi tersebut.
Dana desa menipis, koperasi harus punya gedung, puskesmas pindah-pindah lokasi. Untungnya, kali ini curhat kades nggak cuma jadi notulen rapat, langsung dijawab dengan telepon dinas. Tinggal satu yang ditunggu: eksekusinya jangan kalah cepat dari rapatnya. (tebe)
