BACAAJA, SEMARANG- Jepang membuka peluang bagi tenaga kerja asal Jawa Tengah. Salah satu sektor yang dibidik adalah transportasi, khususnya kebutuhan pengemudi yang terus meningkat di tengah perubahan demografi Negeri Sakura.
Pemprov Jateng pun mulai menyiapkan langkah. Bekerja sama dengan 3EEE Inc Japan, Pemprov Jateng akan membahas penyiapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri transportasi Jepang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan rencana tersebut saat menerima audiensi CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka dan Head of the President’s Office, Hideo Mori di Kota Semarang, Senin (21/9/2026).
“Nanti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja akan mendiskusikan dengan 3EEE Inc Japan,” kata Luthfi. Menurutnya, persiapan calon pekerja perlu dimulai dari pendidikan vokasi dan kejuruan. Salah satu yang disiapkan adalah tambahan pembelajaran bahasa Jepang sesuai level kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja di negara tersebut.
Artinya, calon pengemudi tidak cukup hanya menguasai teknik mengemudi. Kemampuan berkomunikasi juga menjadi bekal penting sebelum mereka berangkat bekerja.
Baca juga: Jateng Magnet Investasi Padat Karya, Serapan Tenaga Kerja Tertinggi se-Pulau Jawa
Pemprov Jateng bahkan membuka peluang kolaborasi pendidikan bahasa dengan 3EEE. Dengan begitu, pembelajaran bahasa Jepang dapat disesuaikan dengan standar perusahaan maupun kebutuhan industri transportasi di Jepang.
Pelatihan calon tenaga kerja juga akan diarahkan pada sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pengemudi profesional. Materinya mencakup keterampilan teknis, keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.
Konsep eco-driving sendiri berkaitan dengan teknik berkendara yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Sementara pemahaman regulasi dibutuhkan agar calon pekerja mampu mengikuti ketentuan lalu lintas dan standar kerja yang berlaku di Jepang.
Dengan skema tersebut, program kerja sama diharapkan tidak hanya menghasilkan pekerja yang siap mengemudi, tetapi juga memahami tanggung jawab dan standar pelayanan di negara tujuan.
Peluang penempatan tenaga kerja Jateng ke Jepang juga menunjukkan peningkatan. Data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mencatat jumlah pekerja migran asal Jateng yang ditempatkan di Jepang naik dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025.
Angka itu menunjukkan kenaikan sekitar 52 persen dalam satu tahun. Peningkatan tersebut menjadi salah satu konteks bagi Pemprov Jateng untuk mengembangkan kerja sama penyiapan tenaga kerja, khususnya melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan kemampuan bahasa.
Persyaratan Kerja
Namun, peluang penempatan juga perlu diikuti dengan informasi yang jelas mengenai persyaratan kerja, proses rekrutmen, visa, biaya, serta perlindungan pekerja.
Head of the President’s Office 3EEE Inc Japan Hideo Mori mengatakan, keterlibatan pemerintah diperlukan agar proses penyiapan dan penempatan tenaga kerja memiliki mekanisme yang jelas.
Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah penting untuk menentukan aturan serta alur pelaksanaan program. “Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi untuk menjembatani informasi mengenai visa dan ketentuan bekerja di Jepang. Bagi calon pekerja, informasi tersebut bukan perkara tambahan. Kepastian mengenai dokumen, status pekerjaan, dan ketentuan keberangkatan menjadi bagian penting sebelum mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri.
Mori menilai pembahasan kerja sama perlu segera ditindaklanjuti karena Jepang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja. “Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin,” ujarnya.
Baca juga: Jateng Jadi “Laboratorium” Energi Lemhannas
CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka menambahkan, kebutuhan tenaga kerja Jepang tidak terlepas dari perubahan demografi. Ia menyebut populasi Jepang yang saat ini sekitar 120 juta orang diperkirakan turun menjadi kurang dari 100 juta setelah 2040. Sekitar 40 persen penduduk juga berada dalam kelompok lanjut usia, menurut keterangan yang disampaikannya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan melihat perlunya penyiapan tenaga kerja dari luar negeri. Namun, Tanaka tidak hanya menyoroti kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi sektor pekerjaan di Jepang. Ia juga melihat adanya peluang transfer pengetahuan bagi pekerja yang nantinya kembali ke Indonesia.
“Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan,” kata Tanaka.
Harapan itu menempatkan program kerja sama tidak hanya sebagai jalur penempatan pekerja migran, tetapi juga sebagai kesempatan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke tanah air.
Meski demikian, tindak lanjut program tetap perlu menjelaskan secara konkret mekanisme seleksi, kurikulum pelatihan, persyaratan visa, serta bentuk perlindungan calon pekerja sebelum penempatan dilakukan.
Jepang kekurangan tenaga kerja, Jateng punya calon pekerja. Tinggal memastikan yang berangkat bukan cuma membawa SIM dan koper, tetapi juga bekal bahasa, keterampilan, dan kepastian perlindungan.
Sebab mengemudi di negeri orang bukan sekadar soal tahu arah jalan. Jangan sampai calon pekerja sudah hafal rute ke Jepang, tetapi belum tahu ke mana harus mengadu kalau haknya tersesat. (tebe)
