BACAAJA, PONOROGO – Nama Sugiri Sancoko mendadak kembali jadi sorotan publik. Bupati Ponorogo itu diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus jual beli jabatan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengungkapkan OTT itu menyasar dugaan transaksi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Ya, benar. OTT terkait mutasi dan promosi jabatan,” kata Fitroh saat dikonfirmasi media, Sabtu (8/11/2025).
Kabar penangkapan itu langsung bikin heboh. Nama Sugiri, yang sebelumnya dikenal sebagai bupati dengan gaya merakyat, kini harus berurusan dengan lembaga antirasuah.
Lalu siapa sebenarnya Sugiri Sancoko? Sosok yang kini tengah jadi buah bibir ini lahir di Ponorogo pada 26 Februari 1971. Ia menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan meraih gelar Magister pada 2014.
Sebelum duduk di kursi bupati, karier politik Sugiri sudah cukup panjang. Ia sempat dua kali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, periode 2009–2014 dan 2014–2015. Saat itu, ia masih bernaung di bawah bendera Partai Demokrat.
Namun, arah politiknya berubah. Pada Pilkada 2020, Sugiri maju lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berhasil memenangkan hati warga Ponorogo.
Kinerjanya cukup mendapat sorotan. Sugiri dikenal sering turun langsung ke lapangan, menemui warga, bahkan ikut nongkrong di warung kopi. Gaya kepemimpinannya dianggap dekat dengan rakyat.
Ia kembali maju di Pilkada 2024 dan kembali menang untuk periode kedua 2025–2030, masih lewat PDIP. Banyak yang menilai posisinya makin kuat di kancah politik daerah.
Namun, tak sampai setahun menjabat di periode kedua, badai datang. KPK bergerak cepat, menangkap dirinya bersama beberapa orang lainnya yang diduga terlibat dalam transaksi jabatan.
OTT ini disebut melibatkan sejumlah pejabat Pemkab Ponorogo. Beberapa barang bukti juga dikabarkan sudah diamankan, meski detailnya belum dirilis ke publik.
Padahal, baru awal bulan ini Sugiri sempat menghadiri pertemuan penting bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Surabaya. Dalam pertemuan itu, ia sempat menyampaikan pesan Megawati agar kepala daerah lebih sering turun ke rakyat.
“Kepala daerah harus turun ke bawah, bersama rakyat, menemani rakyat,” kata Sugiri waktu itu, dikutip dari laman resmi DPP PDIP Jawa Timur.
Ironinya, hanya berselang beberapa hari, ia justru tertangkap dalam operasi yang mencoreng citra partai dan daerahnya.
Warga Ponorogo sendiri dibuat kaget. Sebagian mengaku tak menyangka bupati yang dikenal sederhana itu bisa tersangkut kasus korupsi.
Meski begitu, KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung. Status hukum Sugiri akan diumumkan setelah pemeriksaan intensif selesai dilakukan.
Kini, perjalanan panjang karier politik Sugiri seolah berhenti di persimpangan. Dari kursi dewan hingga kursi bupati dua periode, kini ia harus berhadapan dengan meja pemeriksaan KPK.
Satu hal yang pasti, publik menunggu kelanjutan kisah ini—apakah ia masih punya ruang untuk membela diri, atau kisahnya berakhir sebagai satu lagi pelajaran pahit dalam dunia politik daerah. (*)
