BACAAJA, BALI – Isu pemangkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai bikin waswas sejumlah pegawai di Bali. Apalagi kabar soal efisiensi anggaran dari pusat makin santer terdengar beberapa hari terakhir.
Salah satu PPPK di Kabupaten Klungkung, I Gede P., mengaku ikut deg-degan. Ia baru saja diangkat jadi PPPK pada Mei 2024, setelah bertahun-tahun jadi tenaga kontrak.
“Baru juga ngerasain status ini, masa sudah ada isu begini,” kira-kira begitu kegelisahannya.
Ia juga sempat dengar kabar soal ribuan PPPK di daerah lain yang terancam dipangkas. Harapannya simpel: jangan sampai kebijakan itu ikut menyeret daerah lain, termasuk tempatnya bekerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah mencoba meredam kekhawatiran. Kepala BKPSDM Klungkung, Ida Bagus Wirawan, memastikan sampai sekarang belum ada pembahasan soal pemangkasan PPPK di wilayahnya.
Padahal, Klungkung sendiri kena imbas pengurangan dana transfer pusat hingga sekitar Rp54 miliar. Meski begitu, belum ada tanda-tanda kebijakan itu bakal berujung pada pengurangan pegawai.
Hal serupa juga datang dari Kabupaten Gianyar. Sekda I Gusti Bagus Adi Widhya Utama menegaskan, daerahnya masih sangat membutuhkan tenaga PPPK.
“Belum ada rencana ke sana, justru kami terbantu dengan mereka,” ujarnya.
Sementara di Kota Denpasar, kondisi keuangan daerah masih cukup aman untuk menanggung gaji PPPK. Wali Kota IGN Jaya Negara bahkan menyebut THR pegawai masih bisa dibayarkan penuh sesuai aturan.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan bahwa kondisi ke depan sangat bergantung pada sektor pariwisata. Kalau sektor ini stabil, maka pembiayaan pegawai juga aman.
Di level provinsi, pemerintah masih menunggu arahan resmi dari pusat. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menegaskan belum ada keputusan apa pun soal pemangkasan.
Yang jelas, saat ini jumlah tenaga masih dirasa kurang, bukan berlebih. Artinya, keberadaan PPPK justru masih dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan.
Lebih dari sekadar angka, PPPK bagi banyak orang adalah tulang punggung keluarga. Gaji dari pekerjaan ini jadi sumber utama kehidupan sehari-hari.
Makanya, di tengah isu efisiensi yang berembus, harapan para PPPK cuma satu: tetap bisa kerja tenang tanpa dihantui kabar pengurangan yang belum jelas arahnya. (*)
