NARAKITA, TUBAN – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) langsung ditutup pada Selasa (22/7/2025) atau sehari setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada Senin (21/7/2025).
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000-an Koperasi Merah Putih se-Indonesia, pada (21/7/2025).
Acara peresmian Koperasi Merah Putih dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah. Sementara, peresmian di daerah lain dilakukan secara virual oleh Presiden.
Utamanya, KDMP yang menjadi percontohan, semisal KDMP di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban.
Namun, ironisnya, sehari setelah diresmikan Presiden secara virtual dan bupati serta gubernur secara fisik hadir di lokasi, KDMP percontohan tersebut ditutup.
Semua barang yang ada di gerai koperasi tersebut dikeluarkan dan ditarik oleh perusahaan mitra KDMP Desa Pucangan, termasuk atribut dan billboard gerai bergambar Presiden Prabowo Subianto.
KDMP yang bergerak dalam bidang penjualan Gerai Sembako, Apotek dan Permodalan Sari’ah tersebut telah menjalin kerja sama kemitraan dengan PT Perekonomian Sunan Drajat yang merupakan unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.
Namun, Pengurus KDMP Desa Pucangan, Nasiruddin justru menyebut selama ini mendapatkan dukungan penuh dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia saat berinteraksi secara virtual dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan pengawas dan pengurus KDMP Pucangan yang tak sesuai fakta membuat PT Perekonomian Sunan Drajat merasa tak dianggap selama ini.
Pernyataan pengurus dan Pengawas KDMP Desa Pucangan tersebut pun sangat disayangkan oleh Gus Anas Al Khifni, Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat yang telah menjadi mitra strategis selama 1 tahun 7 bulan.
Gus Anas Al Khifni mengatakan, pihaknya sejak awal berdiri KDMP Desa Pucangan telah memberikan pendampingan hingga akhirnya menjadi KDMP percontohan di Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami kerja sama dan bermitra mulai awal berdiri sampai diresmikan kemarin, kami pendampingan mulai dari support manajemen, suplai barang, dan sumber daya manusia, termasuk renovasi bangunan juga,” kata Gus Anas, Selasa (22/7/2025).
Gus Anas menyebutkan, pihaknya sebagai mitra selama ini telah memberikan banyak kontribusi dalam proses perencanaan, pendirian, pengurusan legalitas, kegiatan operasional KDMP.
Namun, kontribusi tersebut tidak diakui dalam kegiatan resmi KDMP yang dijadikan percontohan di Jawa Timur, sehingga pihaknya terpaksa memilih menarik diri dan melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak.
Pihaknya tidak ingin dalam kerja sama kemitraan tersebut ada penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi atau kesempatan yang merugikan pihaknya saat peresmian KDMP tersebut.
“Bukan persoalan kami tidak disebut saat peresmian itu, tetapi kami khawatir ada pihak yang menumpangi demi kepentingannya di hadapan pak presiden,” ujarnya.
Gus Anas menyampaikan, manajemen Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat siap mendukung untuk mewujudkan program KDMP yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa titik Koperasi Desa yang sudah kami support baik permodalannya maupun pendampingannya, seperti di Gresik, Palang dan Rengel, Baureno dan Bojonegoro,” tuturnya.
Kata Gus Anas, Kepala Desa Pucangan dan Ketua KDMP sempat menyampaikan kronologi tidak disebutnya peran Perusahaan Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat saat pemutusan kerja sama tersebut.
“Mereka bicara ke kami gugup, sehingga tidak menyebutkan support kami, tapi anehnya malah menyebutkan support dari BUMN, padahal sejatinya itu tidak ada,” ucapnya.
Sebelumnya, saat peresmian, Khofifah membanggakan Koperasi Desa Merah Putih di Pucangan.
Salah satu koperasi yang mencuri perhatian adalah KDMP Pucangan di Tuban, yang berhasil mencatatkan omzet gerai sembako hingga Rp 620 juta per bulan.
“Harapannya bisa jadi percontohan bagi desa-desa lain di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Lebih jauh ia menyebut, Jatim menjadi provinsi dengan jumlah KDMP dan KKMP terbanyak dan tercepat.
Hingga kini, sebanyak 8.494 desa dan kelurahan di Jatim telah memiliki koperasi berbadan hukum.
“Ini hasil kerja bersama mulai dari pemerintah desa, Forkopimda, hingga Kemenkumham Jatim,” ujar Khofifah.
Secara nasional, KDMP yang sudah beroperasi mencapai 103 unit, dan 23 di antaranya berada di Jatim.
Ia juga memberikan apresiasi kepada berbagai mitra koperasi seperti Bulog, Pertamina, Kimia Farma, perbankan, dan lainnya yang telah mendukung penyediaan barang dan layanan.
Meski mendukung penuh percepatan KDMP, Gubernur juga mengingatkan pentingnya penyesuaian regulasi agar kehadiran koperasi tidak memicu konflik dengan pelaku usaha lain.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Ia menyebut sebanyak 328 KDMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Tuban.
“Kami pastikan KDMP tidak akan mengganggu pelaku usaha yang telah ada. Semua akan diatur dalam mekanisme yang sehat,” katanya. (*)
