NARAKITA, SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa era birokrasi normatif sudah harus ditinggalkan. Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Gedung B Kantor Gubernur, Selasa (23/7), ia meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
“Jangan biasakan yang biasa, biasakan yang benar. Karena yang biasa belum tentu benar. Kita perlu lompatan, bukan rutinitas,” ujarnya di hadapan para kepala OPD dan pejabat struktural.
Menurut Luthfi, birokrasi tidak cukup hanya sekadar menghabiskan anggaran secara administratif. ASN diminta aktif menciptakan terobosan dan solusi baru, bahkan sebelum anggaran tersedia.
“Tidak cukup hanya bicara pagu. Harus ada inisiatif. Evaluasi itu penting, tapi lebih penting lagi adalah hasil kerja nyata,” tegas mantan Kapolda Jateng ini. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan, serta penerapan sistem merit tanpa kompromi.
Harga Mati
Gubernur menolak keras praktik kedekatan personal dalam mutasi atau promosi jabatan. “Saya sudah tegaskan, tidak boleh ada istilah ‘orangnya gubernur’. Profesionalitas itu harga mati,” katanya.
Seluruh kepala OPD dan pimpinan unit kerja diminta bertanggung jawab penuh atas hasil dan proses di instansi masing-masing. Ia mengingatkan agar tak ada lagi hambatan birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Taj Yasin menambahkan pentingnya sinergi dan komunikasi antarlembaga. “Kinerja yang sudah bagus harus ditingkatkan. Jangan sungkan koordinasi. Ini demi pelayanan publik yang lebih optimal,” tandasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi penegas bahwa reformasi birokrasi di Jateng tak hanya soal administrasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. (*)
