BACAAJA, JAKARTA – Keinginan menduduki kursi Wakil Presiden bukan sesuatu yang otomatis dianggap keliru dalam Islam. Seseorang boleh saja menyatakan kesiapannya untuk memimpin, asalkan punya kemampuan, integritas, dan tujuan yang jelas untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar kekuasaan.
Persoalan ini menarik untuk dibahas di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai pembicaraan soal figur dan peluang menduduki jabatan strategis. Sebab, menjadi Wakil Presiden bukan cuma soal mendapatkan posisi tinggi, tetapi juga kesiapan memikul tanggung jawab besar terhadap negara dan rakyat.
Dalam ajaran Islam, meminta jabatan memang memiliki aturan tersendiri. Ambisi menjadi pemimpin perlu dilihat dari alasan di baliknya, kapasitas orang yang bersangkutan, serta manfaat yang bisa diberikan jika amanah tersebut benar-benar dipercayakan kepadanya.
Salah satu gambaran mengenai persoalan ini bisa ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf AS. Ketika menghadapi persoalan pengelolaan keuangan negara Mesir, Nabi Yusuf justru menawarkan dirinya untuk mengemban tanggung jawab tersebut.
Allah SWT berfirman:
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, ‘Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.'” (QS. Yusuf: 55).
Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa menawarkan diri untuk menduduki jabatan publik tidak selalu dilarang. Nabi Yusuf AS menyampaikan kesanggupannya karena memiliki kemampuan dan integritas untuk mengelola urusan negara.
Artinya, seseorang boleh memperkenalkan kapasitasnya ketika memang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Namun, hal itu harus didasarkan pada kemampuan nyata, bukan sekadar keinginan mendapatkan kedudukan.
Rasulullah SAW Mengingatkan Bahaya Meminta Jabatan
Di sisi lain, Islam juga memberikan peringatan agar seseorang tidak terlalu berambisi mengejar jabatan.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah agar tidak meminta jabatan kepemimpinan.
Rasulullah SAW bersabda:
يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
Artinya: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan. Sebab, jika engkau diberi jabatan karena memintanya, engkau akan diserahkan kepadanya (tanpa pertolongan Allah). Namun, jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, engkau akan mendapatkan pertolongan dalam menjalankannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sesuatu yang pantas dikejar hanya demi kehormatan, popularitas, atau keuntungan pribadi.
Ada tanggung jawab besar yang harus ditunaikan. Bahkan, setiap keputusan seorang pemimpin berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan akan dimintai pertanggungjawaban.
Lantas, Bolehkah Seseorang Menawarkan Diri Jadi Wapres?
Jika kedua dalil tersebut dipahami secara bersamaan, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Islam tidak serta-merta melarang seseorang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, tetapi juga tidak membenarkan ambisi kekuasaan tanpa dasar kemampuan dan tanggung jawab.
Kisah Nabi Yusuf AS menunjukkan bahwa menyampaikan kesanggupan bisa dibenarkan ketika seseorang memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sementara hadis Rasulullah SAW mengingatkan agar jabatan tidak dijadikan sasaran ambisi pribadi.
Dengan demikian, seseorang yang ingin menjadi Wakil Presiden boleh menyampaikan kesediaannya apabila memiliki kapasitas, integritas, serta niat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Namun, kesediaan tersebut harus dibarengi kesiapan menghadapi penilaian publik, kritik, persaingan politik yang sehat, dan aturan konstitusi yang berlaku.
Artinya, bukan sekadar berani menyatakan ingin menjadi pemimpin, tetapi juga harus bisa menunjukkan alasan mengapa dirinya layak dipercaya.
Jabatan Adalah Amanah, Bukan Panggung Kehormatan
Pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa ukuran seorang pemimpin tidak ditentukan oleh seberapa besar ambisinya mendapatkan jabatan. Hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjaga amanah dan kesungguhannya dalam melayani masyarakat.
Kekuasaan bukan sekadar kesempatan untuk mengatur orang lain. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang tidak ringan.
Karena itu, siapa pun yang memiliki keinginan menduduki kursi Wakil Presiden perlu memahami bahwa jabatan tersebut bukan hadiah politik atau simbol kebanggaan pribadi.
Justru semakin tinggi posisi yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam pandangan Islam, pemimpin yang baik bukan hanya orang yang mampu mendapatkan kekuasaan, melainkan mereka yang sanggup menjaga kepercayaan dan menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat. (*)

