Dalam politik, nama besar, popularitas, dukungan partai, hingga kedekatan dengan tokoh berpengaruh kerap menjadi modal untuk meraih jabatan. Namun, Islam mengingatkan bahwa memilih pemimpin bukan sekadar soal siapa yang paling kuat secara politik, melainkan siapa yang paling layak menerima amanah.
Sebab, jabatan publik bukan hadiah atau tempat untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Di balik kekuasaan, ada tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.
Al-Qur’an sendiri telah memberikan pedoman mengenai cara menempatkan sebuah amanah. Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Pesan dalam ayat tersebut cukup jelas. Ada dua hal penting yang harus menjadi pegangan ketika menentukan pemimpin, yaitu kelayakan dan keadilan.
Dengan begitu, jabatan tidak semestinya diberikan hanya karena hubungan keluarga, kedekatan politik, atau kepentingan kelompok. Kemampuan dan integritas tetap harus menjadi pertimbangan utama.
1. Jangan Terkecoh Popularitas
Di tengah persaingan politik, popularitas memang bisa menjadi modal besar. Namun, sosok yang dikenal luas belum tentu memiliki kemampuan untuk mengelola pemerintahan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Islam mengajarkan agar sebuah amanah diberikan kepada orang yang benar-benar mampu menjalankannya.
Kisah Nabi Yusuf AS bisa menjadi gambaran. Ketika menawarkan diri untuk mengelola perbendaharaan negara Mesir, beliau menyampaikan:
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
Artinya: “Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa seorang pemimpin membutuhkan dua bekal penting, yakni kemampuan menjaga amanah dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas.
Artinya, masyarakat jangan hanya melihat popularitas atau kemampuan seseorang menarik perhatian publik. Rekam jejak, kapasitas, kejujuran, dan kecakapannya dalam mengambil keputusan juga perlu diperiksa.
2. Jangan Terjebak Fanatisme Kelompok
Perbedaan pilihan politik sering kali membuat masyarakat terbelah. Ada yang lebih mengutamakan partai, organisasi, latar belakang keluarga, hingga kesamaan identitas dengan calon pemimpin.
Padahal, ukuran kepemimpinan dalam Islam tidak berhenti pada kesamaan golongan.
Allah SWT berfirman:
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
Artinya: “Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8).
Ayat tersebut mengingatkan bahwa keadilan harus menjadi pegangan, termasuk ketika menentukan siapa yang pantas memimpin.
Masyarakat perlu melihat apakah seorang calon mampu mengayomi seluruh rakyat atau justru lebih sibuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang mendukungnya.
Pemimpin yang baik bukan hanya hadir untuk pendukungnya, tetapi juga harus mampu melayani masyarakat yang berbeda pilihan.
3. Musyawarah Lebih Baik daripada Adu Konflik
Perbedaan pendapat dalam politik merupakan hal yang lumrah. Setiap orang memiliki pertimbangan dan pandangan masing-masing mengenai sosok yang dianggap paling layak menduduki jabatan publik.
Namun, perbedaan tersebut jangan sampai berubah menjadi permusuhan berkepanjangan.
Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Allah SWT berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya: “Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).
Prinsip ini menunjukkan bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan banyak orang seharusnya dibicarakan dengan pertimbangan matang.
Dalam konteks politik, musyawarah juga menjadi pengingat agar keputusan tidak hanya mengikuti keinginan satu orang atau kelompok tertentu.
Dialog, keterbukaan, dan mekanisme yang sah perlu dikedepankan agar proses politik tetap berjalan sehat.
4. Politik Uang Merusak Amanah
Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjauhkan proses politik dari praktik suap dan politik uang.
Memberikan atau menerima imbalan demi mendapatkan dukungan bukan sekadar persoalan pelanggaran etika. Praktik semacam ini juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Rasulullah SAW bersabda:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
Artinya: “Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Hadis tersebut menjadi peringatan bahwa kekuasaan tidak boleh diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.
Jika proses mendapatkan jabatan sudah diwarnai praktik suap, amanah yang seharusnya dijaga berisiko berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Karena itu, masyarakat juga perlu berani menolak politik uang, sekalipun imbalan yang ditawarkan terlihat menguntungkan dalam jangka pendek.
5. Beda Pilihan Bukan Alasan Saling Menghina
Dinamika politik, termasuk pembicaraan mengenai kursi Wakil Presiden, kerap memancing perdebatan di ruang publik maupun media sosial.
Sayangnya, perbedaan dukungan terkadang membuat orang mudah melontarkan hinaan, menyebarkan tuduhan, bahkan membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Islam mengajarkan umatnya untuk berhati-hati sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah kabar.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” (QS. Al-Hujurat: 6).
Perintah tabayyun ini sangat relevan dengan kehidupan politik saat ini. Informasi mengenai tokoh publik bisa menyebar begitu cepat, tetapi tidak semuanya berdasarkan fakta.
Masyarakat perlu membedakan kritik, opini, propaganda, dan fitnah. Mengkritik calon pemimpin tentu diperbolehkan, tetapi harus disertai alasan yang jelas dan tidak menjatuhkan kehormatan seseorang melalui kabar bohong.
Kekuasaan Bukan Sekadar Perebutan Jabatan
Pada akhirnya, ramainya pembahasan mengenai kursi Wakil Presiden semestinya menjadi kesempatan untuk membangun kedewasaan politik masyarakat.
Memilih pemimpin bukan hanya tentang siapa yang paling didukung atau memiliki kekuatan politik paling besar. Lebih dari itu, masyarakat perlu memastikan bahwa amanah negara diberikan kepada sosok yang punya integritas, kemampuan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan tujuan akhir yang harus dikejar dengan segala cara. Pemimpin seharusnya menggunakan jabatannya untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menghadirkan kemaslahatan.
Karena itu, adab dalam memilih pemimpin perlu dimulai dari kejernihan berpikir, kejujuran menilai rekam jejak, keberanian menyampaikan kritik, serta kesediaan menghormati perbedaan.
Sebab, kualitas sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Kedewasaan masyarakat dalam memilih, mengawasi, dan mengkritik pemimpinnya juga menjadi bagian penting dari masa depan negara. (*)

