Yuli Retno Indah Peratiwi, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Domisili Gayamsari, Semarang.
Kebijakan bagus di atas kertas sering terseok di lapangan.
Bayangkan kamu dua belas tahun belajar berenang di ruang kelas. Gurunya hebat, teorinya lengkap: gaya bebas, gaya dada, hukum Archimedes. Lalu hari kelulusan tiba, kamu dilempar ke laut lepas bernama pasar kerja. Selamat, kamu tenggelam dengan ijazah yang rapi.
Begitulah wajah pengangguran terdidik kita. Lulusan SMK, yang seharusnya paling siap kerja, justru masih sering menyumbang angka pengangguran. Penyebabnya bukan malas atau kurang doa, melainkan mismatch: kompetensi yang diajarkan sekolah tidak ketemu dengan yang dicari perusahaan. Ibarat nembak gebetan lewat surel yang salah alamat. Cinta ada, sampainya tidak.
Di sinilah “Link and Match 2.0” masuk sebagai Mak Comblang. Idenya sederhana: kurikulum disusun bersama industri, dan magang dimulai lebih awal yaitu sejak kelas 11. Sekolah tidak lagi mengajar dari menara gading, sementara perusahaan tidak lagi sekadar mengeluh, “Lulusan zaman sekarang kok begini.” Kalau mau mengeluh, silakan ikut urunan merancang silabusnya.
Ini bukan konsep yang sama sekali baru. Versi pertamanya sudah lama kita dengar, dan hasilnya setengah hati. Banyak kerja sama berhenti di atas kertas. Karena itu, angka 2.0 bukan hiasan melainkan janji bahwa kali ini keterlibatan industri harus masuk ke ruang kelas. Bukan sekadar datang ke acara penandatanganan kerja sama belaka.
Sisi pendidikan dasar juga bergerak. Pemerintah mendorong sekolah ramah anak yang menekankan STEAMS (Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics), literasi, numerasi, serta pengenalan coding dan AI sejak dini. Menurut Kemendikdasmen, coding dan AI akan hadir sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah yang siap.
Arahnya tepat: anak tidak hanya jadi pengguna gawai, tapi juga paham isi perutnya. Literasi dan numerasi tetap jadi fondasi, sebab percuma mahir coding kalau membaca soal cerita saja bingung, dan menghitung kembalian saja ragu.
Kenyataannya, mari jujur. Kebijakan bagus di atas kertas sering terseok di lapangan. Kajian akademik menyebut kendala utamanya: kurikulum belum adaptif, partisipasi industri minim, dan mutu antardaerah timpang. Ada pula risiko magang jadi sekadar “fotokopi dan seduh kopi” gratis. Guru juga perlu dilatih lebih dulu. Mustahil menyuruh anak belajar AI kalau gurunya masih gaptek seputar AI.
Maka ada tiga syarat. Pertama, industri harus ikut menanggung, bukan hanya menonton dan menilai. Kedua, magang harus punya kurikulum dan mentor jelas, supaya siswa belajar, bukan sekadar dipekerjakan murah. Ketiga, pemerataan: anak di kota besar dan anak di pelosok 3T berhak atas peluang yang sama, bukan hanya sekolah yang kebetulan dekat kawasan industri.
Pada akhirnya, pendidikan bukan lomba mengisi lembar jawaban, melainkan latihan menghadapi hidup. Data pengangguran bukan sekadar angka di laporan. Di baliknya ada anak muda yang rajin mengirim lamaran dan sabar menunggu telepon yang tak kunjung berdering.
Link and Match 2.0 bisa jadi jembatan, asalkan dibangun dengan semen yang benar. Bukan sekadar pita gunting peresmian. Sebab negara ini tak butuh lebih banyak sarjana yang pandai berenang di teori. Kita butuh lulusan yang berani nyemplung, dan sekolah yang menemani sebelum mereka basah. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
