BACAAJA, JAKARTA – Pujian yang pernah dilontarkan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini kembali disorot. Terlebih, nama Listyo terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman sebelumnya sempat menyebut Listyo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan RUU Polri pada Juni 2026.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan sindiran mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, di media sosial. Habiburokhman dianggap sebagai sosok yang terlalu mengagumi Listyo Sigit.
Menanggapi sindiran itu, politikus Partai Gerindra tersebut tidak merasa perlu membela diri. Dia justru mengingatkan sebuah prinsip yang pernah diajarkan seniornya di partai, yakni doktrin zero multiplier atau perkalian nol.
Prinsip tersebut menggambarkan bahwa sehebat apa pun prestasi seseorang, semuanya bisa kehilangan nilai jika orang tersebut terbukti memiliki persoalan serius dalam integritas dan loyalitas.
“Begitu juga dalam konteks LSP ini. Saat rapat paripurna 6 Juni 2026 tersebut kita semua belum mengetahui adanya kejahatan penyadapan ilegal,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Prestasi Tak Bisa Menutupi Dugaan Pelanggaran
Habiburokhman menjelaskan, penilaian terhadap seseorang tidak bisa hanya bertumpu pada rekam jejak dan prestasi masa lalu. Integritas tetap menjadi faktor penting yang menentukan nilai seseorang.
Karena itu, pujian yang pernah dia berikan kepada Listyo Sigit tidak berarti dirinya akan terus membela mantan Kapolri tersebut ketika muncul persoalan hukum.
Menurutnya, jika dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain terbukti, seluruh prestasi Listyo sebelumnya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan perbuatannya.
“Namun segala prestasi dia sebelumnya seberapapun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri,” tegasnya.
Pernyataan Habiburokhman sekaligus menjadi penegasan bahwa penilaian terhadap mantan Kapolri itu harus didasarkan pada fakta hukum, bukan semata-mata prestasi selama menjabat.
DPR Minta Kasus Dibongkar Sampai Motif
Di tengah bergulirnya perkara tersebut, Habiburokhman meminta publik memberikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menuntaskan penyidikan.
Dia menilai pengusutan tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah tersangka. Aparat juga harus membongkar siapa saja yang terlibat, bagaimana praktik penyadapan dilakukan, serta apa kepentingan di balik tindakan tersebut.
Bagi legislator Gerindra itu, motif menjadi bagian penting yang tidak boleh luput dari penyelidikan. Sebab, pengungkapan latar belakang perkara bisa memberikan gambaran lebih utuh mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.
“Saat ini saatnya kita fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan ilegal ini. Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya,” pungkasnya.(*)
