BACAAJA, SEMARANG– Anggaran daerah bisa saja terlihat rapi di atas kertas. Namun, kalau kebutuhan operasional tak dihitung dengan benar sejak awal, pelayanan publik bisa ikut tersendat. Karena itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta pengawasan APBD 2027 dimulai sejak tahap perencanaan.
Pesan tersebut disampaikan Agustina dalam Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan APBD melalui Lokakrida bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/11/2026).
Menurut Agustina, APBD bukan sekadar dokumen keuangan atau deretan angka dalam sistem pemerintahan. Di dalamnya ada keberlangsungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga program penanganan banjir yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Baca juga: Pemprov Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Cegah Korupsi
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemkot Semarang masih menemukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menganggarkan kebutuhan operasional untuk satu tahun penuh.
Kebutuhan itu antara lain bahan bakar, pembayaran tenaga outsourcing, hingga tagihan listrik. Jika luput dihitung sejak perencanaan, persoalan tersebut berpotensi mengganggu jalannya pelayanan selama tahun anggaran.
Pemeriksaan Ulang
Pemkot Semarang pun melakukan pemeriksaan ulang terhadap input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.
Agustina juga meminta KPK terus mendampingi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan. Baginya, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan setelah anggaran dibelanjakan. Pengawasan harus masuk sejak proses penyusunan.
“Kecurangan, niat jahat itu semuanya sejak dipikiran. Sejak dipikiran ditransformasikan di dalam proses anggaran itu adalah sejak dirancangkan,” ujarnya.
Baca juga: Jateng 15 Tahun Berturut-Turut WTP
Pemkot Semarang memang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut hingga 2025. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pengawasan berhenti pada urusan kelengkapan administrasi.
Agustina berharap APBD 2027 disusun dengan perhitungan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Setiap rupiah APBD harus bekerja untuk warga masyarakat Kota Semarang dan ini hanya mungkin jika setiap angka punya dasar yang jelas,” tegasnya.
Pada akhirnya, kualitas anggaran bukan hanya soal laporan yang rapi atau predikat audit yang berhasil dipertahankan. Ukurannya juga terlihat dari pelayanan yang tetap berjalan, pembangunan yang tepat sasaran, dan setiap rupiah uang publik yang bisa dipertanggungjawabkan. (tebe)

