Dalam skenario tersebut, MPR mendapat mandat untuk memilih Wakil Presiden baru. Namun, lembaga ini tidak bisa mengambil nama sembarangan karena kandidat yang dipilih harus berasal dari dua orang yang diusulkan Presiden.
Aturan itu tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Artinya, pengisian jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan memiliki mekanisme khusus dan bukan melalui pemilihan umum ulang.
Kapan MPR Turun Tangan Memilih Wapres?
Kewenangan MPR berlaku ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sebelum masa pemerintahan berakhir. Situasi tersebut bisa terjadi karena Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan konstitusi.
Jika kondisi itu terjadi, MPR harus menggelar sidang untuk menentukan pengganti. Pilihannya terbatas pada dua nama yang lebih dulu diajukan Presiden.
Lima Kewenangan MPR dalam Pemilihan Wapres
Dalam proses pengisian jabatan tersebut, MPR memiliki sejumlah kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
1. Menggelar sidang paripurna
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong.
2. Memilih satu dari dua kandidat
MPR bertugas menentukan siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden. Dua kandidat yang tersedia merupakan nama usulan Presiden, bukan hasil penjaringan bebas oleh MPR.
3. Melakukan pemungutan suara
Anggota MPR menggunakan hak suara untuk menentukan calon yang dinilai layak menduduki jabatan Wakil Presiden.
4. Menetapkan calon terpilih
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di MPR.
5. Menindaklanjuti hasil pemilihan
Setelah proses pemilihan selesai, Wakil Presiden terpilih selanjutnya menjalani pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses tersebut diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) beserta perubahannya.
Begini Tahapan MPR Menentukan Wapres Baru
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung secara spontan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sejak kekosongan jabatan terjadi hingga calon terpilih ditetapkan.
Urutannya sebagai berikut:
- Jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
- Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
- Presiden menyampaikan kelengkapan persyaratan kedua kandidat paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
- MPR menggelar sidang paripurna untuk melaksanakan pemilihan.
- Anggota MPR melakukan pemungutan suara.
- Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Bagaimana jika kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama? Pemungutan suara akan diulang satu kali. Apabila hasilnya masih imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari dua kandidat tersebut.
Bukan Pemilu Ulang, Ini Jalur Konstitusionalnya
Mekanisme tersebut menegaskan bahwa kekosongan kursi Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan tidak otomatis memicu pemilihan umum ulang. Konstitusi memberikan kewenangan kepada MPR untuk menentukan pengganti melalui sidang dan pemungutan suara.
Dengan demikian, peran MPR bukan sekadar mengesahkan nama yang diajukan Presiden. Anggota MPR tetap memiliki hak suara untuk menentukan satu dari dua kandidat yang disodorkan, dengan tetap mengikuti batasan dan tahapan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. (*)

