BACAAJA, JAKARTA – Nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut mencuri perhatian dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tertarik menggandeng politikus PDIP tersebut.
Namun, keinginan itu belum tentu mudah diwujudkan. Ada sejumlah ganjalan politik yang bisa membuat Pramono sulit masuk ke pemerintahan sebagai pendamping Prabowo hingga 2029.
Salah satu persoalannya adalah sikap Pramono sendiri yang belum tentu bersedia menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, PDIP juga belum tentu rela melepas kadernya untuk mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan.
Pramono Dinilai Jadi Sosok yang Dilirik Prabowo
Erizal menyebut Prabowo sebenarnya kepincut dengan Pramono Anung. Hanya saja, menurut dia, ada banyak hal yang membuat peluang tersebut tidak sesederhana membicarakan nama calon.
“Tapi sayangnya Pramono Anung ini orangnya ribet,” kata Erizal, dikutip Selasa 16 November 2026.
Ia menjelaskan, belum tentu Pramono bersedia menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo sampai 2029. Kalaupun Pramono tertarik, keputusan PDIP juga menjadi faktor penting.
Menurut Erizal, PDIP justru disebut lebih menginginkan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mengisi posisi Wapres yang kosong.
“Tapi kalau mau pun, PDIP belum tentu pula merelakan. PDIP malah maunya Puan Maharani yang diambil Presiden Prabowo sebagai Wapresnya,” ujarnya.
Koalisi Pemerintah Bisa Jadi Batu Sandungan
Persoalan tak berhenti di Pramono dan PDIP. Erizal juga menyoroti kemungkinan sikap partai-partai yang selama ini berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
Demokrat, Golkar, PAN, hingga Gerindra belum tentu satu suara jika kandidat yang dipilih berasal dari PDIP. Menurut Erizal, Pramono mungkin masih bisa diterima, tetapi situasinya bisa berbeda jika nama yang diajukan adalah Puan Maharani.
“Kalau Pramono Anung mungkin mau (diterima partai koalisi pemerintah), tapi bagaimana kalau Puan Maharani,” kata Erizal.
Situasi tersebut dinilai ikut menjelaskan mengapa dukungan dari Golkar dan PAN mengarah pada kader Gerindra sendiri sebagai calon pengganti Gibran.
Gerindra Dinilai Lebih Aman Ketimbang PDIP
Erizal melihat, dorongan agar Prabowo memilih kader Gerindra berkaitan dengan kalkulasi politik di internal koalisi. Partai-partai pendukung pemerintah dinilai lebih memilih posisi Wapres tetap berada di lingkaran sendiri ketimbang memberikan ruang lebih besar kepada PDIP.
“Kenapa? Daripada lepas ke PDIP, lebih baik untuk diri kita sendiri saja. Kira-kira begitulah,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan politik Prabowo dengan PDIP tidak selalu berjalan mulus. Pengalaman menjelang Pilpres 2024, ketika Prabowo disebut kesulitan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menjadi salah satu gambaran rumitnya komunikasi kedua pihak.
“Koalisi dengan PDIP itu memang tidak mudah pula. Pilpres 2024 pun, betapa sulitnya Prabowo bertemu dengan Megawati,” pungkas Erizal.
MPR Siapkan Sidang Pemilihan Wapres
Sementara itu, kursi Wakil Presiden disebut kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026.
Sebagai tindak lanjut, MPR dijadwalkan menggelar Sidang Paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026. Agenda tersebut untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Presiden terpilih juga dijadwalkan dilantik pada kesempatan yang sama. Dengan jadwal tersebut, tarik-menarik nama kandidat diperkirakan semakin menghangat menjelang sidang pemilihan. (*)

