BACAAJA, SEMARANG- DPRD Jawa Tengah memberikan empat catatan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah Tahun 2027. Empat poin itu mencakup akselerasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, partisipasi inklusif, serta efektivitas dan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Jateng Sumanto menyebut, sejalan dengan tema pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah, program kerja 2027 harus mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif. Fokusnya terutama bagi UMKM dan sektor kreatif di wilayah pedesaan.
Selain itu, DPRD menegaskan agar Rancangan Awal RKPD 2027 tetap menempatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama. Menurut Sumanto, konektivitas wilayah menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih merata.
Baca juga: Ekonomi Jateng Lagi Ngebut: Tumbuh 5,37 Persen
“Kami mengapresiasi pelibatan kelompok disabilitas, perempuan, dan anak dalam forum ini. DPRD akan mengawal agar suara mereka bukan sekadar lampiran, tapi benar-benar masuk ke substansi program pemerintah daerah,” ujar Sumanto saat membuka Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik RKPD Jateng 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat pekan lalu.
Ia menambahkan, dengan APBD 2026 sebagai basis pembiayaan, setiap anggaran yang dialokasikan harus punya dampak jelas terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah.
Ruang Strategis
Menurut Sumanto, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tapi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat, kebijakan daerah, dan arah pembangunan nasional. Targetnya jelas: pembangunan yang efektif, terukur, dan berkeadilan.
Tahun 2027 dinilai krusial karena menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029, dengan tema Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.
“Pokok-pokok pikiran DPRD bukan formalitas. Ini amanah dari aspirasi yang kami serap langsung dari masyarakat di seluruh penjuru Jawa Tengah,” tegas Sumanto.
Melalui forum konsultasi publik ini, DPRD Jateng juga menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, pengurangan ketimpangan antar daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
Baca juga: Pemprov Perkuat Sekolah Inklusi buat Penyandang Disabilitas
Ia berharap terjadi sinkronisasi yang benar-benar tajam antara aspirasi masyarakat yang disalurkan DPRD dengan rencana teknis yang disusun organisasi perangkat daerah (OPD). “Jadikan Musrenbang ini ruang diskusi yang sehat, supaya RKPD 2027 bukan cuma bagus di dokumen, tapi terasa hasilnya di lapangan,” ujarnya.
DPRD Jateng pun menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Karena pembangunan itu bukan soal seberapa tebal dokumennya, tapi seberapa jauh isinya benar-benar nyambung dengan kebutuhan warga. Kalau aspirasi sudah bicara tapi OPD masih jalan sendiri, ya wajar kalau hasilnya sering bikin geleng-geleng. (tebe)
