NARAKITA, SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, menghadiri prosesi penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan pada Jumat (20/6) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Nota kesepakatan tersebut dilakukan untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Penandatanganan juga dilakukan oleh bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS dan BP Tapera.
“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
Kesepakatan ini perlu karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten kota di wilayah kita,” kata Gubernur Ahmad Luthfi usai acara.
Menurut Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Maka dari itu diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ke tiga.
Sementara menurut Agustina, nota kesepahaman tersebut dijalankan guna mensinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program pemenuhan hunian pertama bagi masyarakat Jawa Tengah yang didukung oleh data yang lengkap dan akurat dari BPS.
“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data melalui peranan BPS. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” tutur Agustina.
Dirinya mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi selain pemutakhiran data BPS, juga memberikan kemudahan dalam pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.
“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” ujarnya.
Disinggung terkait rencana kementerian yang akan meningkatkan pemenuhan target penyaluran dari sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Agustina menegaskan menunggu keputusan alokasi yang diberikan untuk Kota Semarang. “Berapa pun kami siap,” katanya.
Agustina menekankan peran penting data dalam menunjang peningkatan kuota perumahan nasional yang dijalankan pemerintah pusat.
Menurutnya, dengan data dari BPS, Pemerintah Kota Semarang dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga yang benar-benar layak dan harus mendapatkan bantuan perumahan atau kepemilikan rumah murah.
“Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program, menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
