BACAAJA, SEMARANG – Sejumlah mahasiswa, aktivis perempuan, pegiat lingkungan, dan masyarakat sipil menggelar aksi memasak bersama di depan gedung DPRD Jateng sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya, peserta memilih memasak bersama menggunakan bahan pangan yang berasal dari masyarakat yang tengah memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan mereka.
Di atas tikar yang digelar di Depan Gerbang Kantor DPRD Jateng, peserta menyiapkan berbagai bahan makanan mulai dari sayuran, beras, kerang, hingga cabai yang didatangkan dari sejumlah daerah.
Bacaaja: Pengakuan Emak-emak Massa Bayaran Demo Dukung MBG: Dapat Uang Jajan, Seratus
Bacaaja: Siapa yang Lapar? Pengusaha SPPG Protes MBG Dihentikan saat Libur Sekolah
Hasil masakan tersebut nantinya dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol solidaritas sekaligus bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
Perwakilan massa aksi, Tuti Wijayati, mengatakan program MBG seharusnya dievaluasi secara menyeluruh karena masih banyak persoalan yang menurutnya belum mendapat perhatian pemerintah.
“Harus ada evaluasi besar-besaran berbasis data. Selama ini yang dimunculkan hanya data-data keberhasilan, sementara dampak-dampak yang dirasakan masyarakat tidak pernah benar-benar dibuka ke publik,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Menurut Tuti, masa libur sekolah saat ini dapat menjadi momentum untuk mengukur efektivitas program tersebut. Pemerintah dinilai perlu membandingkan kondisi ketika MBG berjalan dan saat program dihentikan sementara agar manfaat maupun dampaknya dapat terlihat secara objektif.
Ia juga menyoroti pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.
Menurutnya, petani, nelayan, kelompok perempuan, dan pelaku usaha lokal semestinya mendapat ruang lebih besar dalam rantai pasok program tersebut.
“Kalau memang program ini untuk masyarakat, seharusnya masyarakat juga yang dilibatkan secara langsung. Jangan sampai yang mendapatkan manfaat justru pihak-pihak yang tidak berasal dari masyarakat itu sendiri,” katanya.
Selain itu, Tuti menilai berbagai kasus yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, semestinya menjadi bahan evaluasi serius.
“Kita sering mendengar kasus-kasus yang muncul, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada evaluasi yang terbuka kepada publik. Berapa korbannya, bagaimana tindak lanjutnya, itu tidak pernah benar-benar dijelaskan,” tambahnya.
Sementara itu, Tata Salah Satu Massa aksi dari jaringan Barapuan menjelaskan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam dapur umum berasal dari masyarakat yang saat ini tengah menghadapi berbagai konflik lingkungan dan agraria.
Cabai gendot didatangkan dari warga Dieng yang menolak proyek geotermal, kerang berasal dari masyarakat pesisir Tambakrejo, sementara beras diperoleh dari petani Sumberrejo yang tengah berjuang menghadapi ancaman pertambangan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi pangan yang besar, tetapi belum mendapatkan ruang yang cukup dalam program-program pemerintah.
“Masyarakat punya sumber daya yang besar, tetapi tidak dilibatkan dalam proses distribusi maupun produksi di dapur MBG. Padahal hasil bumi mereka bisa menjadi bagian dari program itu sendiri,” katanya.
Ia menilai selama ini manfaat ekonomi dari MBG belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput karena distribusi bahan pangan masih banyak melalui perantara.
“Yang terjadi justru petani dan nelayan tetap berada di posisi paling lemah. Harga ditekan oleh banyak pihak sebelum sampai ke dapur-dapur MBG,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, massa berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada keberlangsungan program MBG, tetapi juga memperhatikan tata kelola, pelibatan masyarakat, serta dampak yang muncul selama pelaksanaannya. (dul)
