BACAAJA, SEMARANG – Persoalan kecukupan upah kembali menjadi sorotan dalam audiensi perwakilan buruh dengan Pemprov Jateng. Buruh menilai besaran upah minimum yang saat ini berada di kisaran Rp2,3 juta belum mampu memenuhi kebutuhan pekerja, terutama mereka yang telah berkeluarga.
Dalam audiensi di Kantor Gubernur Jateng, perwakilan buruh menyampaikan bahwa besaran upah tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup pekerja. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi riil buruh dalam menentukan kebijakan pengupahan 2027.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz mengatakan, pemerintah juga memperhatikan berbagai fasilitas yang diberikan kepada pekerja, baik melalui pemerintah daerah maupun perusahaan.
Baca juga: Buruh Jateng Desak Perubahan Kebijakan 2027: Upah Layak Bukan Bonus!
Fasilitas tersebut di antaranya transportasi, koperasi, hingga berbagai dukungan lain yang diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pekerja.
“Harapannya bisa memperingan dari apa yang dibutuhkan oleh teman-teman buruh atau pekerja,” ujarnya, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut, persoalan upah tidak hanya dilihat dari nominal yang diterima pekerja, tetapi juga dukungan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka.
Aspirasi Buruh
Namun, pandangan tersebut berbeda dengan aspirasi buruh yang lebih menekankan pada peningkatan upah dan kepastian regulasi pengupahan. Dalam audiensi itu, buruh juga menyinggung perlunya menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 sebagai salah satu dasar dalam pembahasan kebijakan pengupahan.
Aziz menyatakan, ketentuan tersebut perlu dilihat bersama dengan undang-undang yang telah disahkan dan aturan turunannya. Pemerintah masih menunggu penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan terkait regulasi baru yang akan menjadi acuan penetapan upah minimum 2027.
Sementara itu, perbedaan pandangan juga muncul dalam penggunaan istilah upah kompetitif. Pemerintah menilai upah kompetitif dapat berjalan seiring dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja.
Baca juga: PHK Kian Marak, Buruh Jateng Bikin Sekolah Paralegal untuk Perjuangkan Hak
Di sisi lain, buruh lebih menyoroti rendahnya nominal upah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup. Perdebatan ini menunjukkan bahwa ukuran kesejahteraan belum sepenuhnya berada di titik yang sama.
Pemerintah bicara fasilitas dan produktivitas, sedangkan buruh lebih dulu memikirkan bagaimana upah bulanan cukup untuk membayar kebutuhan keluarga. Sebab, koperasi boleh membantu belanja, tetapi tagihan tetap dibayar dengan uang. (dul)
