NARAKITA, JAKARTA– Bos minyak Muhammad Riza Chalid ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI setelah posisinya berada di Singapura.
Riza Chalid dipanggil penyidik Kejagung untuk dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak tiga kali, tetapi tidak pernah hadir. “Yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, tetapi di Singapura,” ujar Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar, di kantornya, Jumat (11/7/2025).
Kejaksaan menegaskan akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka Riza Chalid pemilik PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jika tidak mengindahkan, penyidik akan melakukan langkah hukum.
Muhammad Riza Chalid, bos minyak itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Noomr TAP-49/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 10 Juli 2025, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-53/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, kejaksaan sudah memasukkan yang bersangkutan dalam daftar cekal, meskipun posisinya sudah berada di Singapura.
“Saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya imigrasi yang mengurusi lalulintas perjalanan orang ke dalam dan ke luar negeri. Kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita untuk melakukan monitoring,” terang Harli.
Bersamaan dengan penetapan tersangka Riza Chalid, Kejagung juga menjerat sejumlah petinggi Pertamina disinyalir bekerjasama melakukan perbuatan melanggar hukum Bersama Riza Chalid.
Diantaranya, Alfian Nasution selaku VP Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015. Peran Alfian dalam kasus ini, melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi dalam kontrak.
Berikutnya Hanung Budya Yuktyanta selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014. Perannya, bersama Alfian Nasution, Hanung Budya melakukan proses penunjukan langsung Kerjasama sewa TBBM Merak secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan.
Toto Nugroho selaku VP Intermedia Supply PT Pertamina tahun 2017-2018. Toto Nugroho melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang DMUT atau Supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang.
Lalu ada Dwi Sudarsono yang menjabat sebagai VP Product Trading ISC Pertamina tahun 2019-2020. Bersama tersangka Sani Dinar Saifudin dan Yoki Firnandi, Dwi Sudarsono melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara (MMKBN) dan Anak Perusahaan Hulu Pertamina (Minyak Mentah Domestik) tahun 2021 dengan alas an terjadi excess terhadap MMKBN dan Anak Perusahaan Hulu.
Kemudian Arief Sukmara selaku Direktur Gas, Petrokimia dan Bisnis Baru PT Pertamina Internasional Shipping (PIS). Peran dalam pusaran kasus ini, Bersama dengan tersangka lain, Arief Sukmara bersepakat menambah dan menaikkan nilai sewa kapal 13 persen dari nilai kapal (mark up).
Ada juga Hasto Wibowo selaku SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina tahun 2018-2020. Tersangka berikutnya Martin Haendra Nata selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021.
Kejagung masih mengusut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp285 triliun ini.
Bersamaan dengan Riza Chalid, total Sembilan orang ditetapkan tersangka. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menetapkan 9 tersangka. Sehingga total tersangka kasus korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan KKKS PT Pertamina periode 2018-2023 ini.
“Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dipastikan, total kerugian mencapai Rp285.017.731.964.389,” ungkap Qohar. Jumlah itu lebih besar dari perhitungan kejagung sebelumnya, yang hanya Rp193,7 triliun.(*)
