NARAKITA, JAKARTA- Vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memicu respons keras dari internal partai. Mereka menilai putusan 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR tidak mencerminkan keadilan hukum dan sarat politisasi.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Hasto dijadikan tumbal politik karena berbeda sikap dengan kekuasaan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum segera menangkap Harun Masiku, yang disebut sebagai otak utama dalam perkara ini.
“Kalau memang ingin tegakkan hukum, maka kejar aktor utamanya, yakni Harun Masiku. Jangan jadikan Mas Hasto sebagai korban dari rekayasa hukum yang dipolitisasi,” tegas Djarot saat menghadiri peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (27/7).
Menurut Djarot, selama persidangan tak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan langsung Hasto. Bukti hanya bersumber dari percakapan WhatsApp dan keterangan sepihak. Ia bahkan menyebut proses persidangan itu lebih layak disebut “pengadilan politik”.
“Pak Sekjen jadi tahanan politik hanya karena menyuarakan sikap berbeda. Ini bukan soal hukum murni, tapi bentuk pembungkaman,” ujarnya.
Djarot juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ia mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tidak membiarkan hukum dijadikan alat menekan lawan politik.
Langkah Hukum
Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum lanjutan. Mereka masih menunggu salinan resmi putusan untuk mempersiapkan langkah banding.
“Kami menghormati proses pengadilan, tetapi tetap akan menggunakan hak hukum Mas Hasto untuk mencari keadilan. Kami menolak keras politisasi hukum,” ujar Ronny.
Seperti diketahui, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dinyatakan bersalah karena dianggap terlibat dalam upaya menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan PAW Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
Kritik PDIP menambah sorotan terhadap lambannya pencarian Harun Masiku, yang sejak awal 2020 menghilang tanpa jejak meski disebut memiliki peran kunci dalam skandal politik tersebut. (*)
