BACAAJA, YOGYAKARTA – Warga akar rumput Nahdlatul Ulama (NU) ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap dukungan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atas langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace.
Protes itu dituangkan lewat surat terbuka yang kini mulai beredar di berbagai daerah.
Total ada sekitar 125 warga NU dari beragam latar belakang yang ikut mencantumkan nama.
Bacaaja: Risalah Jelata Nahdliyyin: Ketum PBNU Legowo Mundur Saja, Rais Aam Balikin Tambang ke Negara
Bacaaja: Inilah Sosok Kiai Sholeh Darat, Ulama Pejuang dari Nusantara yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Mulai dari pengurus wilayah, akademisi, aktivis, hingga pegiat sosial.
Sekretaris PWNU DIY, M. Mustafid, menyebut mereka prihatin dengan keputusan tersebut.
Menurutnya, alasan keterlibatan Indonesia demi memperjuangkan Palestina terdengar baik, tapi dinilai mengabaikan realitas ketimpangan dan relasi kuasa global.
Ia menilai perdamaian tanpa keadilan justru berisiko memperpanjang ketidakadilan.
Mustafid juga mengingatkan bahwa forum kekuasaan global bukan ruang netral karena lahir dari sejarah konflik panjang.
Sementara itu, pengajar Pesantren Ekologi Misykat al Anwar, Roy Murtadho, menilai Board of Peace lebih terlihat sebagai kepanjangan kepentingan Amerika Serikat daripada forum perdamaian yang adil.
Ia juga menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam forum tersebut.
Menurut Roy, isu Palestina bukan sekadar strategi diplomasi atau hitung-hitungan politik luar negeri, tapi menyangkut nilai kemanusiaan.
Karena itu, ia menilai kepemimpinan moral organisasi besar seperti NU sedang diuji.
Para penggagas surat terbuka juga menekankan pentingnya sikap kritis terhadap kekuasaan serta keberpihakan pada keadilan.
Mereka berharap NU tetap menjadi suara moral yang berani menyampaikan kebenaran, meski tidak selalu sejalan dengan arus politik global.
Hingga kini, surat terbuka tersebut disebut masih beredar di kalangan internal dan belum dikirim secara resmi ke PBNU. Namun dukungan disebut terus bertambah.
Isu ini pun langsung jadi perbincangan, menunjukkan kalau keputusan politik luar negeri bisa ikut memantik diskusi serius di level akar rumput. (*)
