BACAAJA, JAKARTA- Situasi Indonesia kembali memanas setelah gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah berakhir ricuh. Gedung DPRD dibakar, aparat terluka, bahkan nyawa melayang. Di tengah kondisi ini, Profesor Mahfud MD, tokoh hukum yang dikenal lugas, menyampaikan pandangan menohok: “Aparat bukan musuh rakyat, dan rakyat pun bukan musuh aparat.”
Melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud menegaskan dirinya mendukung penuh hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, protes adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga. “Kalau ada ketidakpuasan, demo saja, perkeras saja protes. Itu wajar, itu hak rakyat,” ujarnya.
Namun, Mahfud menilai situasi terkini sudah jauh melewati batas. Ia mencontohkan korban jiwa yang jatuh di berbagai daerah: seorang pemuda bernama Affan tewas di DPR, tiga orang meninggal dalam kerusuhan di Makassar, hingga polisi yang menjadi sasaran amukan massa di Bandung.
Di sisi lain, video pengeroyokan demonstran oleh oknum aparat juga menambah bara di tengah publik. “Itu sudah tidak sehat,” tegasnya.
Mahfud menekankan, kekerasan bukan hanya dialami rakyat, tetapi juga aparat yang sejatinya hanya bertugas menjaga ketertiban. Ada polisi yang terluka parah, bahkan ada yang ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Sementara di jalanan, mobil hangus terbakar dan kantor pemerintahan luluh lantak akibat amuk massa.
Akumulasi Kekecewaan
Menurut Mahfud, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menyerukan agar demonstrasi tetap dilakukan secara terukur, sementara aparat diingatkan untuk mengedepankan profesionalisme. “Saya paham petugas lapangan itu terjepit. Mereka hanya menjalankan tugas. Tapi tanggung jawab besar ada pada komandannya, agar tidak jatuh korban di kedua pihak,” kata Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud menilai akar persoalan sebenarnya adalah akumulasi kekecewaan publik. Kebijakan pemerintah yang tidak tuntas, ditambah sikap arogan sebagian politisi, membuat emosi rakyat kian meluap. “Masalah baru muncul, yang lama belum selesai. Seolah rakyat cuma diberi ‘permen’. Itu menumpuk jadi kekecewaan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penegakan hukum yang tidak konsisten. Banyak kasus besar diumumkan tapi tak jelas ujungnya, sementara kasus sepele saja kadang berlarut-larut. Ironisnya, pejabat yang dianggap publik korup masih bebas membuat kebijakan. “Ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit,” tekan Mahfud.
Mahfud pun menutup dengan seruan persatuan yang menyejukkan. “Negara ini milik kita bersama. Wahai rakyat, aparat itu bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat bukan musuh Anda. Semua ini akibat kebijakan dan ulah para pemimpin yang korup. Penyelesaiannya harus dilakukan di sini, secara adil,” pungkasnya. (*)
