BACAAJA, PATI- Angin pemakzulan makin kencang berembus ke Pendopo Pati. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Bupati Pati Sudewo punya peluang besar untuk dimakzulkan, usai Pansus Hak Angket DPRD menemukan sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah.
Bivitri hadir bersama akademisi Universitas Negeri Semarang, Muhammad Junaedi, dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati, Senin (25/8). Ia menegaskan pembentukan pansus sudah sesuai aturan, apalagi sebelumnya sempat muncul desakan besar dari masyarakat agar bupati turun dari jabatannya.
“Kalau ada demonstrasi besar-besaran, itu tanda warga sudah tidak percaya lagi pada bupati. Jadi wajar DPRD merespons dengan hak angket,” ujarnya.
Menurutnya, pansus perlu memperdalam kajian biar hasilnya tidak dimentahkan Mahkamah Agung (MA). Ia bahkan membawa putusan-putusan lama sebagai bahan rujukan. “Sejauh ini sudah sesuai UU Pemerintah Daerah, tinggal digali lebih detail. Kalau melihat dasar-dasarnya, peluang pemakzulan sangat besar di MA,” tegas dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu.
Dua kebijakan jadi sorotan utama pansus: kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta mutasi dan demosi ASN. “Misalnya, Perbup soal PBB-P2 apakah partisipatif atau tidak. Itu penting karena aturan soal partisipasi di UU Pemda cukup detail,” jelasnya.
Dasar Kuat
Temuan pansus soal mutasi ASN juga dianggap fatal. “Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, tapi suratnya baru keluar 16 Mei. Bahkan ada yang dilantik padahal aturan teknisnya belum keluar. Itu semua bisa jadi dasar kuat di MA,” tambahnya.
Bivitri menyarankan DPRD untuk menyiapkan pertanyaan tajam saat Bupati Sudewo dihadirkan langsung. “Kalau dia bilang kebijakan PBB-P2 partisipatif, DPRD bisa balik tanya: ‘Tapi kami temukan Anda tidak melibatkan masyarakat.’ Pertanyaan harus tajam dan berbasis data,” kata dia.
Terkait kasus hukum Sudewo yang tengah ditangani KPK, Bivitri menilai hal itu di luar kewenangan pansus. “Itu kasus lama sebelum jadi bupati, jadi prosesnya berbeda dengan hak angket,” jelasnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, memastikan pihaknya serius mengawal jalannya proses. “Empat poin sudah kita dalami, selebihnya kita konsultasikan dengan pakar tata negara biar jalannya tetap sesuai koridor hukum,” pungkasnya. (*)
