SIDANG Bersama DPR-DPD RI tahun 2025 mungkin terasa rutin bagi sebagian pejabat: datang, duduk rapi, dengerin pidato, kadang ngantuk, lalu tepuk tangan di bagian yang dianggap penting.
Tapi kali ini ada bumbu yang bikin suasana sedikit lebih pedas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, di hadapan dua mantan presiden, SBY dan Jokowi, Presiden Prabowo, para menteri, dan barisan elite politik, melontarkan pesan yang bikin telinga publik sedikit panas: kritik rakyat itu nyata, kreatif, dan jangan dianggap angin lalu.
Puan dengan lugas menyebut bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Demokrasi, katanya, harus hidup di dapur rakyat, di balai desa, hingga ke ruang-ruang digital.
Kedengarannya manis, tapi di balik kata-kata itu, ada sindiran tajam: jangan kira suara rakyat cuma dibutuhkan saat musim pemilu, setelah itu boleh dilupakan. Karena hari ini, rakyat punya corong baru—media sosial—yang lebih cepat, lebih tajam, dan kadang lebih menusuk ketimbang pidato politik di panggung megah.
Fenomena kritik kreatif netizen jadi sorotan. Dari meme politik “Negara Konoha”, sindiran muram “Indonesia Gelap”, sampai bendera One Piece yang tiba-tiba muncul di aksi jalanan.
Semua itu mungkin terlihat kocak buat yang menontonnya, tapi buat yang peka, di balik humor receh itu ada jeritan keresahan. Netizen mungkin bercanda, tapi bukan berarti mereka bahagia. Itu tawa getir yang dijahit dari kekecewaan.
Masalahnya, apakah para penguasa benar-benar paham? Atau jangan-jangan mereka cuma menertawakan meme itu sambil mikir, “Ah, cuma bahan hiburan TikTok.”
Padahal, seperti kata Puan, di balik setiap kata ada pesan, di balik pesan ada keresahan, dan di balik keresahan ada harapan. Sayangnya, bagi sebagian pejabat, kritik sering dianggap sebagai ancaman—sesuatu yang harus ditertibkan, dibungkam, atau di-report massal.
Puan dengan tegas mengingatkan, kritik jangan dilihat sebagai api yang membakar persaudaraan, tapi cahaya yang menerangi jalan bersama.
Nah, di sinilah ironi terbesar politik kita: rakyat ngotot kasih cahaya, pejabat malah sibuk pasang kacamata hitam. Cahaya dianggap silau, bukan penerang. Akhirnya, yang dipelihara bukan harapan, tapi kegelapan.
Opini ini bukan soal apakah Puan benar-benar serius mendorong demokrasi yang sehat, atau sekadar retorika politik. Tapi jelas, ia berhasil menangkap bahasa zaman. Generasi sekarang sudah nggak mau ribet bikin esai panjang. Cukup satu kalimat satir: “Kabur aja dulu.” Atau cukup satu gambar: bendera bajak laut One Piece yang berkibar di tengah kerumunan. Simbol itu lebih cepat viral ketimbang teks panjang nan puitis.
Lebarnya Jurang Komunikasi
Para pejabat seharusnya sadar, rakyat sudah punya cara komunikasi sendiri. Dan ketika rakyat memilih meme ketimbang rapat akbar, itu artinya ada jurang komunikasi yang makin lebar.
Rakyat bicara pakai bahasa pop culture, elit politik masih bicara pakai bahasa formalitas. Jadinya ya kayak obrolan dua dunia: satu bercanda sambil marah, satunya lagi pura-pura ketawa sambil tutup kuping.
Puan benar: kritik itu harus jadi cahaya. Tapi sayangnya, cahaya itu sering diperlakukan kayak lampu merah di jalan raya—dilihat sebentar, terus diterobos juga. Padahal, kalau pejabat mau sedikit lebih bijak, mereka akan sadar: kritik keras sekalipun bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperingatkan.
Maka pertanyaannya: apakah kritik rakyat akan sungguh-sungguh dipahami, atau tetap diperlakukan sebagai bahan meme lucu-lucuan di WhatsApp grup pejabat? Demokrasi kita nggak butuh banyak pidato indah, tapi butuh telinga yang siap mendengar, otak yang mau mikir, dan hati yang nggak alergi sama suara rakyat.
Kalau tidak, jangan kaget kalau kritik rakyat berubah dari cahaya jadi api unggun—dan yang kebakar duluan, bukan rakyat, tapi kursi empuk para penguasa.
Baca yang penting! Yang penting BacaAja.
