NARAKITA, SEMARANG- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mencatat bahwa kebutuhan guru di wilayah ini masih belum terpenuhi secara optimal. Dari total kebutuhan sebanyak 3.340 guru yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), baru 1.042 formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka pada 2024.
“Artinya, masih ada kekurangan 2.298 guru,” tegas Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi saat audiensi dengan Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) di Semarang, Kamis (31/7).
Menurut Muhdi, permasalahan utama yang memperpanjang krisis guru di Jateng adalah perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebutuhan riil guru. Selain itu, belum seragamnya penghitungan beban kerja dan lambannya mutasi antarsekolah turut mempersulit penataan distribusi guru.
“Kadang pusat melihat secara nasional, sementara daerah hanya melihat sekolah yang kekurangan tanpa menghitung sekolah yang kelebihan guru,” jelasnya. Ironisnya, banyak sekolah akhirnya merekrut guru tamu untuk mengisi kekosongan, padahal langkah ini bertentangan dengan aturan pemerintah.
Menunggu Relokasi
Muhdi juga menyoroti ribuan guru yang telah lulus seleksi PPPK sejak 2021 namun belum mendapat penempatan karena keterbatasan formasi daerah. Bahkan, sekitar 600 guru PPPK di Jateng masih menunggu relokasi, meski 200 di antaranya sudah menerima SK mutasi per akhir Juli 2025.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat proses mutasi guru menggunakan platform digital e-mutasi milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “BKN sudah sediakan sistemnya, tinggal kemauan pemerintah daerah untuk mengeksekusi,” ujar Muhdi, yang juga anggota DPD RI dari Jateng.
Sementara itu, Ketua FGPS Jateng Rina Dewi Astuti mengatakan pihaknya telah mengupayakan komunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah. Namun, hasilnya belum memuaskan.
“BKD masih menunggu regulasi pusat. Padahal secara nasional, peluang mutasi dan pengangkatan sudah dibuka. Tinggal bagaimana daerah mengusulkan dan menyesuaikan anggaran,” kata Rina.
PGRI mendesak pemerintah daerah di Jateng agar lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini, mengingat kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pendidikan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil dan pelosok. (*)
