NARAKITA, SEMARANG- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal fokus mengawasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Provinsi Jawa Tengah yang rawan korupsi.
Dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Selasa (8/7), Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Negara menyinggung soal potensi kerawanan korupsi.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa menyumbang 80 persen dari kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa masih tinggi. Maka ini harus kita kawal dengan serius,” jelas Setya.
Pengawasan perlu diperkuat. Pasalnya, pengelolaan pengadaan barang dan jasa berdampak besar terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan pelayanan publik. Setya juga menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran.
Dia menyebut BPKP menetapkan tiga fokus utama pengawasan keuangan daerah di Jateng. Yaitu, pengawasan strategis berisiko tinggi yang fokus pada sektor-sektor dengan risiko penyimpangan tinggi dan dampak fiskal signifikan.
Selain itu, BPKP menyatakan mengawal berbagai program prioritas Gubernur Jateng, termasuk program Good and Clear Government, Collaborative Governance, pengembangan ekosistem ekonomi syariah, program Desa Maju dan Berdaya serta Mageri Segara.
Sinergi Pengawasan
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berharap sinergi pengawasan antara pusat dan daerah mampu mendorong tata kelola yang bersih, transparan serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Untuk melakukan kolaborasi prioritas program Jawa Tengah harus kita lakukan secara maksimal sehingga akan tercipta adanya good government dan clear government,” kata mantan Kapolda Jateng itu.
Untuk diketahui, Kepala Perwakilan BPKP Jateng yang baru dikukuhkan adalah Buyung Wiromo Samudro yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur di BPKP Pusat. (bae)
