NARAKITA, SACRAMENTO– Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh dijadikan alat untuk membedakan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan.
Penegasan itu disampaikan Puan saat diminta menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional di kampus California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat, Selasa (10/6/2025). Dalam pidatonya, Puan berbicara mulai soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia.
Acara dengan tema ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan mahasiswa CSUS, didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berlangsung di Black Honors College Conference Room Kampus CSUS.
Ketua DPR RI itu, menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. “Perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” kata dia dalam pidatonya.
“Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
Secara demografi, tuturnya, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7% atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset. “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen, menjadikan keterlibatan perempuan di kancah politik Idoneia terbuka luas. “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3% menjadi 21,39%,” ungkap Puan.
Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia Merdeka.
Meski demokrasi sudah tumbuh, kata Puan, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. Sebab, lanjut Puan, krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangan bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak masyarakat yang harus diperhatikan.
Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia Kembali menegaskan, Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender. (*)
