BACAAJA, JAKARTA – Koruptor kini menghadapi ancaman lebih berat. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026), yang salah satu isinya kembali menegaskan bahwa pelaku korupsi bisa dijatuhi hukuman mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Aturan ini menjadi sorotan karena tidak hanya mengatur penyitaan kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga menegaskan ancaman pidana paling berat bagi pelaku korupsi.
Dalam pasal tersebut, negara juga diberi ruang untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, UU Perampasan Aset tidak sekadar berbicara soal hukuman penjara bagi pelaku kejahatan. Kekayaan yang berasal dari tindak pidana juga bisa menjadi sasaran pemulihan oleh negara.
Koruptor Bisa Dijatuhi Hukuman Mati
Penegasan mengenai hukuman mati bagi koruptor tertuang secara langsung dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perampasan Aset.
“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
Artinya, ancaman hukuman mati tetap merujuk pada aturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan ketentuan pidana lainnya.
Ketentuan ini bukan berarti setiap orang yang terbukti melakukan korupsi otomatis dijatuhi hukuman mati. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Tujuh Jenis Kejahatan Bisa Dirampas Asetnya
Selain korupsi, UU Perampasan Aset juga memperluas cakupan tindak pidana yang asetnya dapat dirampas negara.
Dalam Pasal 4 ayat (3), terdapat sejumlah kejahatan lain yang masuk dalam pengaturan tersebut. Cakupannya meliputi:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi.
- Penipuan dan/atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus untuk penipuan dan penggelapan, aturan tersebut memberikan perhatian pada kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun yang dampaknya meluas terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan cakupan tersebut, perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk mengejar kekayaan hasil korupsi, tetapi juga hasil kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar.
Penyitaan Aset Tak Harus Menunggu Putusan Pidana
Hal lain yang cukup penting dalam UU ini adalah pengaturan mengenai perampasan aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Pengaturan ini membuka mekanisme perampasan aset tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku terpenuhi.
Langkah tersebut diharapkan bisa memperkuat upaya negara dalam memulihkan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.
Kini, tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan aturan tersebut. Mekanisme penyitaan dan pengelolaan aset harus berjalan transparan, akuntabel, serta tetap menjamin perlindungan hak pihak-pihak terkait. Dengan begitu, UU ini tidak hanya menjadi aturan keras di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memberantas kejahatan dan memulihkan kerugian masyarakat. (*)

