BACAAJA, JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah merasa ada yang janggal dengan perkara hukum yang kini menjerat dirinya. Dia bahkan menduga penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang berkaitan dengan sejumlah langkah penindakan hukum saat masih bertugas di Kejaksaan Agung.
Pernyataan itu disampaikan Febrie saat ditemui di sela-sela persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Febrie meminta publik tidak melihat perkara yang menjeratnya secara sepintas. Menurut dia, ada rangkaian peristiwa yang perlu dicermati, terutama jika dikaitkan dengan berbagai penanganan perkara besar yang pernah dilakukan Kejaksaan selama dirinya menjabat.
“Jadi kan seperti yang saya sampaikan sejak awal. Ketika saya ditetapkan tersangka bahwa ini tolong dicermati sebagai tindakan kriminalisasi,” kata Febrie.
Dia menduga, status tersangka yang disandangnya tidak bisa dilepaskan dari sejumlah langkah penegakan hukum yang pernah dilakukan institusinya.
Febrie mengingatkan bahwa berbagai tindakan hukum tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Mungkin ya, ini atas berbagai langkah-langkah yang telah kita buat di Kejaksaan. Mungkin teman-teman media kan sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dan ternyata saya ditersangkakan,” ujarnya.
“Tapi, ingat, semua ini kita lakukan hanya karena untuk bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain,” sambungnya.
Febrie Pertanyakan Keterangan 23 Saksi
Selain menyinggung dugaan kriminalisasi, Febrie juga memberikan perhatian khusus terhadap kesaksian yang muncul selama persidangan berlangsung.
Dia menyebut sudah ada 23 saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut. Namun, Febrie mengaku justru merasa seperti hanya menjadi penonton karena tidak memahami sejumlah keterangan yang disampaikan para saksi.
Bahkan, dia mengaku tidak mengenal beberapa saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Febrie juga membantah pernah menghubungi mereka.
“Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal. Apalagi saya menghubungi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat Febrie berharap proses hukum berjalan secara terbuka dan adil. Dia memilih menunggu bagaimana hasil akhir perkara yang sedang bergulir di pengadilan.
“Nah, tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak,” tuturnya.
Didakwa Terima Uang Ratusan Miliar
Dalam perkara ini, Febrie menjadi salah satu dari tiga terdakwa. Dua nama lainnya adalah advokat Don Ritto alias Idon dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.
Jaksa penuntut umum mendakwa Febrie menerima uang yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi sebesar Rp346,7 miliar dan 440.990 dollar AS dalam kurun 2020 hingga Juli 2026.
Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (7/10/2026).
Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau setara sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Pemberian itu disebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan saham senilai Rp14 miliar, uang Rp20,6 miliar, serta investasi Rp60 miliar yang dilengkapi tanah dan bangunan dari sejumlah pihak.
Tak berhenti di situ, jaksa menyebut ada penerimaan lain senilai Rp203,4 miliar dari berbagai pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang pernah ditangani Febrie.
Aset Diduga Disamarkan Lewat Berbagai Cara
Dalam dakwaannya, jaksa menduga uang dan aset tersebut tidak disimpan begitu saja, melainkan disamarkan melalui sejumlah cara.
Modus yang diungkap antara lain menggunakan rekening, penyertaan modal perusahaan, hingga pembelian berbagai aset bernilai tinggi.
Aset yang disebut dalam dakwaan mencakup tanah, bangunan, kendaraan, hingga emas. Seluruh dugaan penerimaan dan penyamaran aset tersebut kini menjadi bagian dari materi pembuktian di persidangan.
Atas perkara tersebut, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski mengklaim menjadi korban kriminalisasi, tuduhan tersebut merupakan pernyataan Febrie. Sementara dugaan penerimaan uang dan aset yang tertuang dalam dakwaan jaksa masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. (*)

