BACAAJA, SEMARANG – Federasi Serikat Buruh Independen bersama Jateng Guyub meminta pemerintah mengubah pendekatan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam pembahasan upah minimum 2027.
Mereka menilai perhitungan KHL selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pekerja yang telah berkeluarga karena masih menggunakan standar pekerja lajang.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Jateng, Mulyono, mengatakan kebutuhan pekerja tidak hanya mencakup makan dan tempat tinggal. Ada pula kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya yang harus diperhitungkan.
Bacaaja: Buruh Jateng Desak Perubahan Kebijakan 2027: Upah Layak Bukan Bonus!
Bacaaja: Jelang Penetapan UMP-UMK 2027, Buruh Curhat ke Ahmad Luthfi
“Selama ini KHL kita dihitung hanya untuk satu orang atau single. Kami minta agar formulasi itu segera ada penyesuaian dengan situasi dan kondisi,” ujarnya di kantor Gubernur gedung A dalam acara penyerahan hasil kajian KHL 2027, Rabu (11/11/2026).
Menurut Mulyono, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur semakin menambah beban pengeluaran keluarga pekerja. Kondisi tersebut membuat upah yang diterima buruh dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sudah memiliki tanggungan.
Dalam kajian internal kelompok buruh, mereka menggunakan gambaran keluarga dengan dua anak sebagai dasar penghitungan kebutuhan hidup.
Mulyono menyebut, berdasarkan perhitungan tersebut, kebutuhan keluarga dengan empat anggota diperkirakan mencapai Rp16 juta per bulan. Sementara angka Rp4 juta dinilai baru mencukupi kebutuhan seorang pekerja lajang.
“Kalau upah kita nanti ketemu di Rp4 juta, kita pastikan bahwa itu hanya untuk buruh lajang. Dari temuan kita, Rp16 juta bagi keluarga yang ada empat orang,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berpatokan pada persentase kenaikan upah, termasuk usulan kenaikan 10 persen yang selama ini menjadi pembahasan kalangan buruh.
Menurutnya, perubahan formula pengupahan lebih penting agar kebutuhan pekerja yang telah berkeluarga turut diperhitungkan.
Mulyono menegaskan, usulan tersebut merupakan hasil kajian kelompok buruh yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan upah minimum 2027.
Dengan demikian, penetapan upah tidak hanya melihat kenaikan nominal, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya. (dul)
