BACAAJA, SEMARANG – Lebih dari 2.000 orang diperkirakan mengikuti aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-GIbran, di Semarang, Kamis (22/10/2026). Massa dari berbagai elemen mahasiswa tersebut menyuarakan lima tuntutan kepada rezim Prabowo-Gibran, mulai dari stabilisasi harga kebutuhan pokok hingga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Perwakilan PMK RI Cabang Kota Semarang, Ramanda Bima Prayuda, mengatakan aksi tersebut tidak hanya membawa aspirasi masyarakat Semarang atau Jawa Tengah, tetapi juga menyuarakan persoalan yang dinilai menjadi kepentingan rakyat Indonesia.
“Kalau bicara mendesak atau tidak, kami rasa lima tuntutan ini itu mendesak semua. Jadi kami tidak akan memilah yang mana, tapi lima ini sudah hasil dari konsolidasi kami yang tidak hanya konsolidasi di daerah tapi ini secara nasional juga,” kata Ramanda. Kamis (22/10/2026).
Bacaaja: Bakar Prabowo-Gibran di Semarang
Bacaaja: Langit Sudah Gelap, Massa Aksi Semarang Menolak Pulang
Lima tuntutan yang disampaikan massa meliputi:
- Stabilisasi harga dan kemudahan akses kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM)
- Pengembalian TNI dan Polri pada fungsi utamanya
- Evaluasi total proyek strategis nasional (PSN)
- Pengembalian hak atas tanah kepada rakyat sekaligus pemulihan wilayah terdampak bencana, serta
- Penghentian praktik KKN di lingkungan pemerintahan.
Ramanda menyebut peserta aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Semarang (USM), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan UIN Walisongo Semarang.
Menurut dia, aksi di Semarang merupakan bagian dari gerakan yang berlangsung di sejumlah daerah untuk mengawal aspirasi masyarakat pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa juga berencana kembali menyuarakan aspirasi pada momentum peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober mendatang.
Terkait tuntutan agar Prabowo-Gibran turun dari jabatan, Ramanda menjelaskan bahwa seruan tersebut merupakan bentuk desakan politik kepada pemimpin yang mereka nilai perlu dievaluasi. Ia menyebut pihaknya berharap para pemimpin menunjukkan itikad baik dalam merespons kritik masyarakat.
“Kami tidak mau menurunkan, tapi kami menunggu untuk beritikad niat baik untuk mengundurkan diri,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, massa berharap pemerintah merespons lima tuntutan yang disampaikan dan menindaklanjutinya dengan kebijakan konkret. (dul)
