Dalam skenario itu, gelombang tsunami diperkirakan bisa mencapai kawasan pesisir dalam waktu sekitar 45–50 menit. Namun, angka tersebut bukan ramalan bahwa tsunami akan terjadi pada waktu tertentu, melainkan gambaran risiko berdasarkan kajian yang perlu diantisipasi sejak dini.
Peringatan mengenai potensi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas II Banjarnegara di Aula Diklat Praja, Cilacap, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membekali masyarakat agar tidak panik dan bisa bertindak cepat ketika menghadapi keadaan darurat.
Warga Dilatih Mengenali Jalur Evakuasi
Sekolah lapang tersebut dibuka Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Plt Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Ana Oktavia Setiowati, Kepala Stasiun Geofisika Kelas II Banjarnegara Hery Susanto Wibowo, serta Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo.
Mengusung tema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini tidak hanya diisi penyampaian materi. Peserta juga mengikuti diskusi, latihan kelompok, dan simulasi evakuasi untuk mengenali langkah penyelamatan ketika bencana terjadi.
Mereka berlatih menyusuri jalur evakuasi dari kawasan pantai menuju lokasi yang lebih aman. Latihan semacam ini penting agar masyarakat tidak kebingungan mencari arah penyelamatan saat menghadapi situasi genting.
Kepala Stasiun Geofisika Kelas II Banjarnegara, Hery Susanto Wibowo, mengatakan sekolah lapang menjadi bagian dari upaya BMKG memperkuat kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman gempa bumi serta tsunami.
“BMKG melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami terus berkomitmen meningkatkan kapasitas masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui edukasi, pelatihan, dan penguatan koordinasi lintas sektor,” kata Hery.
Menurut dia, BMKG telah menggelar sekolah lapang di sejumlah wilayah Jawa Tengah sejak 2016. Daerah yang pernah menjadi lokasi kegiatan tersebut antara lain Kebumen, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Rembang, Kendal, Banyumas, dan Magelang.
Pada 2026, kegiatan kembali dilaksanakan di Cilacap dengan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dunia pendidikan, relawan kebencanaan, media, dan masyarakat.
Hery berharap pelatihan tersebut bisa meningkatkan kesiapan warga Cilacap, bukan sekadar menambah pengetahuan soal bencana.
Tsunami Bisa Tiba dalam 45–50 Menit
Plt Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II, Ana Oktavia Setiowati, menjelaskan bahwa potensi tsunami setinggi 15 meter merupakan bagian dari skenario kajian para pakar pada 2024.
Dalam skenario tersebut, waktu tempuh gelombang menuju kawasan pesisir diperkirakan sekitar 45–50 menit. Informasi ini menjadi pengingat bahwa pemahaman risiko harus dibarengi kemampuan melakukan evakuasi dengan cepat dan tepat.
“Berdasarkan skenario dan kajian para pakar tahun 2024, potensi tsunami di wilayah Kabupaten Cilacap ini ketinggiannya hingga 15 meter dengan jarak tempuh 45 menit hingga 50 menit,” ujar Ana.
Dia menekankan, masyarakat perlu memiliki pengetahuan sekaligus keterampilan praktis untuk menyelamatkan diri. Langkah tersebut harus dipahami baik oleh warga yang berada di dalam ruangan maupun mereka yang sedang beraktivitas di kawasan pantai.
“Pertama adalah pengetahuan yang cukup kepada masyarakat, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah simulasi atau teknik bagaimana menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian menyelamatkan keluarga dan juga kerabatnya,” katanya.
Ana juga meminta Pemerintah Kabupaten Cilacap memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD, terutama untuk melengkapi rambu-rambu serta jalur evakuasi. Dengan petunjuk yang jelas, warga diharapkan lebih mudah menemukan lokasi aman ketika harus meninggalkan kawasan berisiko.
Infrastruktur Vital Juga Perlu Dilindungi
Ancaman gempa bumi dan tsunami bukan hanya berkaitan dengan keselamatan penduduk. Ana mengingatkan bahwa bencana juga berpotensi mengganggu objek vital, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas penyediaan air bersih.
Karena itu, upaya mitigasi perlu memperhitungkan dampak yang lebih luas, mulai dari kemungkinan jatuhnya korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur dan kerugian materiil. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan agar perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas penting bisa berjalan beriringan.
“Potensi bencana bukan cuma kepada masyarakat atau struktur bangunan, tetapi objek-objek vital,” ujarnya.
Pelibatan berbagai instansi dalam sekolah lapang diharapkan membantu memperkuat pemahaman mengenai risiko bencana terhadap fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat.
Novita Minta Edukasi Bencana Diperluas
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, berharap kegiatan edukasi kebencanaan di Cilacap bisa dilaksanakan secara konsisten. Menurutnya, wilayah ini membutuhkan perhatian serius karena memiliki potensi gempa bumi dan tsunami, aktivitas nelayan yang cukup besar, serta kawasan pertanian yang mendukung produksi pangan.
“Kalau di Cilacap ini memang potensi gempanya tinggi. Maka dari itu, kita berharap BMKG Pusat bisa memberikan titik kegiatannya secara konsisten di Kabupaten Cilacap,” kata Novita.
Dia juga mendorong agar sekolah lapang menjangkau lebih banyak warga. Peserta yang sudah mendapatkan materi diharapkan meneruskan pengetahuan tersebut kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Dengan begitu, edukasi kebencanaan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Warga juga diharapkan terbiasa mengenali risiko, mengetahui arah evakuasi, dan memahami tindakan yang perlu dilakukan saat keadaan darurat.
BPBD Cilacap Perkuat Kesiapsiagaan
Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, BMKG, dan Novita Wijayanti terhadap program mitigasi bencana di Cilacap.
Menurut Taryo, sekolah lapang membantu BPBD memperkuat kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Edukasi dan latihan secara berkala juga penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui ancaman, tetapi memahami cara menyelamatkan diri.
“Kegiatan Sekolah Lapang ini sangat membantu kami, terutama BPBD sebagai upaya mitigasi bagi warga masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi,” kata Taryo.
Dia menegaskan, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan tetap perlu diperkuat meski semua pihak tentu tidak menginginkan bencana terjadi.
Melalui kegiatan ini, BMKG dan pemerintah daerah berharap masyarakat Cilacap semakin siap menghadapi risiko gempa bumi dan tsunami. Pengenalan jalur evakuasi, latihan penyelamatan, serta koordinasi antarinstansi menjadi bekal penting agar warga bisa mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi keadaan darurat. (*)
