BACAAJA, SEMARANG– Kasus dugaan perundungan siswa SD di Pemalang kembali membuka pertanyaan lama yang belum juga selesai: sekolah sudah benar-benar aman untuk anak, atau baru terlihat aman dari luar?
Pemprov Jateng kini ikut memperkuat penanganan kasus tersebut. Bukan cuma soal siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana agar kejadian serupa tidak kembali muncul di sekolah lain.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pemprov Jateng langsung berkoordinasi dengan Pemkab Pemalang setelah informasi kasus muncul pada 30 September 2026.
Kepala DP3AKB Jateng, Uswatun Hasanah mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dinas Sosial Kabupaten Pemalang.
“Sejak berita masuk pada 30 September, kami langsung berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang,” kata Uswatun saat ditemui di Semarang, Rabu (7/10/2026) sore.
Koordinasi dilakukan karena penanganan kasus berada dalam kewenangan Pemkab. Sementara Pemprov Jateng memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
Baca juga: Siswa SD Pemalang Meninggal, Dugaan Bullying Diselidiki
Tidak sekali. Koordinasi dilakukan dua kali, yakni secara virtual pada 2 Oktober dan kunjungan langsung ke Pemalang pada 7 Oktober 2026. Sejumlah pihak ikut dilibatkan, mulai dari Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Polres Pemalang, Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang hingga UPTD terkait.
Uswatun mengatakan, Polres Pemalang telah melakukan sejumlah langkah sesuai prosedur. Pemeriksaan saksi dilakukan. Lokasi kejadian juga sudah ditangani. Barang bukti diamankan, pihak terkait diperiksa, bahkan informasi yang beredar di media sosial ikut ditelusuri.
Sementara hasil pemeriksaan forensik terhadap korban masih menunggu proses dari pihak berwenang. Artinya, kesimpulan akhir mengenai perkara tersebut belum bisa diumumkan secara terbuka.
Di sisi lain, Pemkab Pemalang sudah memberikan pendampingan psikososial. Pekerja sosial juga mendampingi dua terduga pelaku, termasuk ketika menjalani pemeriksaan di Polres Pemalang.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang juga menonaktifkan kepala sekolah untuk sementara agar proses pemeriksaan dapat berlangsung tanpa gangguan.
Pemprov Jateng memastikan pendampingan juga diberikan kepada korban, keluarga, saksi, maupun pihak lain yang membutuhkan dukungan psikologis. “Kesedihan keluarga korban jangan ditambah, dengan memikirkan hal-hal yang seharusnya secara normatif sudah berjalan,” sorot Uswatun.
Tempat Nyaman
Kasus ini tidak hanya membuat pemerintah bicara soal penanganan setelah kejadian. Pencegahan juga ikut disorot. Pemprov mendorong sekolah menjadi tempat yang benar-benar aman dan nyaman bagi anak. Salah satunya dengan memperkuat pemasangan CCTV di titik-titik rawan.
Tapi ada catatannya. CCTV jangan cuma dipasang, menyala, lalu baru dicari rekamannya ketika masalah sudah terjadi. “Semua sekolah harus ada gerakan pemasangan CCTV yang dipantau tim khusus, sehingga tidak hanya menjadi rekaman setelah kejadian,” tegas Uswatun.
Selain CCTV, kualitas guru juga ikut menjadi perhatian. Guru didorong memiliki kemampuan menciptakan pembelajaran yang inklusif, membangun kebersamaan, menghargai keberagaman, dan memperkuat hubungan emosional dengan siswa. Pemprov juga tengah menyiapkan sistem informasi yang dapat memantau kasus kekerasan terhadap anak di Jateng sekaligus perkembangan penanganannya.
Tidak berhenti di situ, DP3AKB mempertimbangkan penguatan kanal pengaduan langsung di sekolah. Salah satunya melalui kotak pengaduan. Ide ini ditujukan bagi anak yang mungkin takut melapor secara langsung kepada guru atau orang dewasa. Setidaknya, ada jalan lain untuk menyampaikan apa yang mereka alami.
Sebab tidak semua anak punya keberanian untuk berdiri di depan guru lalu berkata, “Saya dibully.” Ada yang takut. Ada yang malu. Ada yang merasa tidak akan dipercaya. Bahkan ada yang khawatir masalahnya justru semakin besar. Karena itu, kanal pengaduan yang mudah dan aman menjadi penting.
Baca juga: Tragis! Siswa SD di Pemalang Meninggal, Diduga Korban Bullying Kakak Kelas
Uswatun menegaskan, penanganan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan sendirian. Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bergerak bersama. “Kita tidak bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Hilang satu di sini, muncul lagi di sini, apalagi media sosial ada di mana-mana,” ujarnya.
Masyarakat dan media juga diminta tidak buru-buru membangun kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai. Sebab di tengah kasus yang sedang ramai, ada anak dan keluarga yang harus tetap menjalani kehidupan.
Kasusnya boleh diberitakan. Proses hukumnya boleh dikawal. Tetapi identitas anak tetap harus dilindungi. Pemprov Jateng menyatakan siap memberikan dukungan apabila Pemkab Pemalang membutuhkan bantuan sesuai kewenangannya.
Untuk diketahui, seorang siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem, Pemalang, berinisial A (7), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di RSUD dr M Ashari Pemalang sejak 17 September 2026. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian.
Dan dari kasus ini, satu hal kembali terasa penting: sekolah aman bukan sekadar gedung yang punya pagar, guru, seragam, dan CCTV. Kalau anak masih takut bicara, korban masih memilih diam, dan kamera baru dicari setelah kejadian, berarti ada sesuatu yang belum benar-benar beres. Karena CCTV boleh punya mata 24 jam. Tapi yang paling penting, sekolah jangan sampai kehilangan telinga ketika anak mulai berteriak minta tolong. (tebe)
