BACAAJA, SEMARANG– Anggaran daerah kembali masuk meja pembahasan. Kali ini, Pemprov Jateng menyiapkan perubahan APBD 2026 dengan target yang cukup jelas: menyesuaikan kondisi terbaru sekaligus memastikan belanja daerah punya dampak yang terasa di masyarakat.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jateng 2026 disusun untuk merespons dinamika daerah, nasional, hingga global.
Harapannya, anggaran yang tersedia bisa digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Hal tersebut disampaikan Luthfi di sela rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Selasa (29/9/2026). Menurutnya, Raperda Perubahan APBD merupakan tindak lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Baca juga: Infrastruktur Jadi Prioritas, Pemprov dan DPRD Jateng Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026
Pembahasannya telah dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Jateng dan disepakati pada Senin (28/9). Penyusunan perubahan APBD juga mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator pembangunan Jateng sepanjang semester pertama 2026.
Pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat mencapai 5,80 persen. Investasi mencapai Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja. Di sisi lain, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,21 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,30 persen. Inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah anggaran sampai akhir tahun. Salah satu fokus yang tetap dipertahankan adalah memperkuat posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
Karena itu, perubahan APBD diarahkan untuk mendukung sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Termasuk stabilisasi serta distribusi pangan, perlindungan dan permodalan bagi petani, nelayan, pelaku usaha, hingga edukasi dan pengelolaan pangan.
Artinya, urusan pangan nggak cuma berhenti di soal berapa banyak hasil panen. Distribusi, akses modal, perlindungan pelaku usaha, sampai bagaimana masyarakat mengelola pangan juga ikut masuk dalam perhatian.
Daftar Prioritas
Selain pangan, infrastruktur dan pelayanan publik juga tetap masuk daftar prioritas. Pemprov mendorong peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan berbagai sarana dan prasarana penunjang.
Fasilitas di lingkungan sekolah juga menjadi bagian yang diperhatikan. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat sekaligus kualitas pelayanan publik.
Jalan yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, dan sarana publik yang berfungsi baik pada akhirnya bukan sekadar proyek fisik. Semuanya bersinggungan langsung dengan aktivitas warga.
Di sisi pendapatan, Pemprov juga berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Salah satunya melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Baca juga: Beda Partai Bukan Alasan Beda Arah, Luthfi Ajak Semua Kubu Bangun Jateng
Pemprov memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan tersebut berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Langkah tersebut diharapkan bisa mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya sekaligus membantu memperkuat pendapatan daerah. Selain mengoptimalkan pendapatan dari dalam daerah, Pemprov Jateng juga terus berupaya mendatangkan investor.
Investasi dinilai penting untuk menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperluas aktivitas usaha di berbagai daerah. Dengan begitu, perubahan APBD 2026 nggak hanya bicara soal belanja pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan anggaran bisa ikut menggerakkan sektor ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, perubahan APBD memang terlihat seperti urusan angka yang rumit di ruang rapat. Ada KUA, PPAS, pagu, pendapatan, belanja, dan sederet istilah yang bikin mata cepat mencari kopi.
Tapi ujungnya sederhana: kalau anggaran sudah berubah, warga tentu berharap yang ikut berubah bukan cuma angka di dokumen, melainkan juga jalan yang makin nyaman, pangan yang lebih aman, usaha yang makin hidup, dan kesejahteraan yang benar-benar terasa. (tebe)
