BACAAJA, PURBALINGGA – Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga mulai masuk tahap persiapan pengamanan. Polres Purbalingga menghitung kebutuhan dana sekitar Rp1,3 miliar untuk memastikan seluruh rangkaian pemilihan kepala desa berjalan aman dan kondusif.
Angka yang diajukan bukan cuma untuk hari pencoblosan. Kebutuhan tersebut mencakup pengamanan sejak tahap praoperasi, pelaksanaan operasi, sampai tahapan setelah operasi selesai.
Dalam paparan pada rapat koordinasi persiapan pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Aula Wicaksana Laghawa Polres Purbalingga, Kamis (24/9/2026), total kebutuhan anggaran disebut mencapai Rp1.318.255.000.
Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar mengatakan, perhitungan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan standar operasional dan bentuk operasi kepolisian yang akan diterapkan dalam Pilkades 2026.
Pengamanan Pakai Skema Operasi Mandiri
Hendry menjelaskan, pola pengamanan Pilkades tahun ini memiliki dasar pelaksanaan yang berbeda dibanding pengamanan pada periode sebelumnya.
Berdasarkan direktif Kapolda Jawa Tengah tertanggal 11 September 2026, pengamanan Pilkades 2026 di wilayah Jawa Tengah akan dilakukan dalam bentuk operasi kepolisian mandiri kewilayahan.
“Polres Purbalingga melakukan penyesuaian sesuai dengan SOP operasi kepolisian,” kata Hendry.
Selain menghitung kebutuhan anggaran, Polres Purbalingga juga sudah memetakan jumlah personel yang akan diterjunkan.
Total ada 1.331 personel yang diproyeksikan untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 di Purbalingga.
Masih Butuh Tambahan 659 Personel
Dari jumlah tersebut, Polres Purbalingga baru bisa menyiapkan 672 personel dari kekuatan internal.
Artinya, masih ada kekurangan 659 personel yang harus dipenuhi melalui dukungan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari luar Polres Purbalingga.
Tambahan personel itu nantinya bisa berasal dari polres lain, Sekolah Polisi Negara (SPN), maupun Satuan Brimob.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, Pemkab Purbalingga sepakat bahwa pengamanan Pilkades harus disiapkan secara matang.
Menurut Fahmi, berbagai kemungkinan yang muncul selama tahapan Pilkades perlu diantisipasi sejak awal agar proses pemilihan tidak terganggu.
“Kami sangat sepakat bahwa kita harus melakukan persiapan dengan baik, khususnya untuk mengantisipasi ketika terjadi kondisi tertentu, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan kondusif sampai pelantikan pada Maret 2027,” kata Fahmi.
Pemkab Siapkan Dukungan Sesuai Kemampuan
Soal kebutuhan anggaran Rp1,3 miliar, Fahmi menyebut Pemkab Purbalingga akan melakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Wakil Bupati dan Sekda Purbalingga terkait dukungan anggaran untuk pengamanan Pilkades.
“Insyaallah, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Wakil Bupati dan Sekda. Pemkab akan berusaha melakukan penyesuaian dan memberikan dukungan tambahan dari anggaran Pemkab Purbalingga untuk memenuhi kebutuhan operasi di Polres Purbalingga dalam pengamanan Pilkades,” jelasnya.
Meski begitu, besaran anggaran yang nantinya bisa dialokasikan Pemkab belum ditentukan secara pasti.
Fahmi mengatakan, pembahasan lebih detail masih diperlukan karena kondisi keuangan daerah juga memiliki keterbatasan.
“Untuk angka detail dan pastinya perlu ada koordinasi lebih detail. Pemkab saat ini juga memiliki keterbatasan anggaran, karena ini muncul di pertengahan tahun sehingga pos-pos anggaran harus menyesuaikan,” ujarnya.
Pemkab Purbalingga, lanjut Fahmi, tetap berkomitmen memberikan dukungan sesuai kemampuan daerah.
Dia berharap kolaborasi antara Pemkab dan Polres Purbalingga bisa membuat seluruh proses Pilkades berjalan aman hingga tahapan pelantikan.
“Insyaallah kita siap, kita support semaksimal mungkin dari Pemkab Purbalingga yang bisa kita lakukan. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Polres Purbalingga untuk memastikan Pilkades berjalan baik, lancar, tidak ada halangan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya. (*)
