BACAAJA, SEMARANG – Pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Jawa Tengah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, dukungan itu bukan berarti pemerintah mengabaikan kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar wilayah pengembangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, geotermal merupakan salah satu potensi energi yang dimiliki Indonesia. Pemanfaatannya dinilai penting untuk memperkuat kemandirian energi, terlebih Indonesia memiliki berbagai sumber energi yang bisa dikembangkan dari dalam negeri.
“Kalau bicara masalah kemandirian energi, geotermal adalah salah satu kekayaan kita. Secara konsep kita juga support untuk geotermal,” katanya, Sabtu (22/8/2026).
Bacaaja: Geotermal Jadi Senjata Andalan RI Menuju Net Zero 2034: Stabil, Bersih, dan Melimpah
Bacaaja: DPR Gaspol Dorong Energi Terbarukan Buat Wilayah 3T, Biar Gak Gelap Terus!
Menurutnya, upaya menuju kemandirian energi juga tengah dilakukan melalui pemanfaatan sumber energi lain. Salah satunya compressed natural gas (CNG) yang dinilai lebih banyak memanfaatkan sumber daya dalam negeri dibandingkan LPG yang masih bergantung pada impor.
“Kalau kita bicara kemandirian, tentu bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Di Jawa Tengah sendiri, pengembangan geotermal di kawasan Ungaran disebut sudah menunjukkan progres. Pemprov berharap potensi panas bumi di daerah lain juga dapat dikembangkan sehingga ikut memperkuat ketahanan energi Jawa Tengah.
Namun, ada satu hal yang menurutnya tidak boleh dilewatkan: suara masyarakat sekitar. Suara dan keresahan warga harus didengarkan, kemudian dicarikan solusinya. Suara warga gak boleh diabaikan.
Pengembangan geotermal di sejumlah daerah sempat mendapat penolakan warga, termasuk rencana di kawasan Gunung Lawu. Karena itu, pemerintah menilai sosialisasi tidak bisa dilakukan sekadar untuk menyampaikan bahwa proyek akan berjalan.
Masyarakat juga perlu mendapat penjelasan mengenai manfaat, keamanan, hingga kemungkinan dampak yang muncul dari pengembangan geotermal.
“Nanti kita pahamkan dan kita juga akan menyampaikan dampak-dampak kepada masyarakat seperti apa. Tidak masalah dampak negatifnya, tapi bagaimana menjelaskan dari sisi keamanan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kekhawatiran warga terhadap kondisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar merupakan hal yang harus diperhatikan. Pemerintah perlu memastikan aspek keamanan dan dampak terhadap warga menjadi bagian dari pembahasan.
“Kalau ada seperti itu, bagaimana dampak terhadap masyarakat sekitar juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Sementara itu, Pemprov Jateng masih menunggu informasi terbaru mengenai wilayah-wilayah yang diusulkan untuk pengembangan geotermal di Jawa Tengah. Data tersebut masih akan dikonfirmasi lebih lanjut.
Bagi Pemprov Jateng, pengembangan geotermal pada akhirnya bukan hanya soal mengejar tambahan sumber energi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut bisa dimanfaatkan tanpa membuat masyarakat di sekitarnya merasa ditinggalkan.
Sebab, menuju kemandirian energi bukan hanya perkara menemukan sumber energi baru, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya ikut merasa aman dan mendapat manfaat. (dul)
