BACAAJA, SEMARANG – Tugas guru gak hanya ngajar di dalam kelas. Guru juga bisa jadi teman dan tempat curhat semua persoalan siswa. Pun soal demokrasi. Guru bisa jadi sahabat demokrasi bagi pemilih pemula.
Generasi muda juga perlu paham bagaimana demokrasi bekerja. Termasuk soal pengawasan pemilu, politik uang, sampai etika bermedia sosial. Nah, untuk memperkuat hal itu, Bawaslu Kabupaten Demak mulai menggandeng Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).
Anggota Bawaslu Demak, Kusfitria Marstyasih, bertemu Rektor UPGRIS Dr. Sapto Budoyo di ruang rektorat UPGRIS, Kamis (20/8/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah peluang kerja sama. Salah satunya membuka kesempatan mahasiswa Fakultas Hukum UPGRIS untuk belajar langsung bersama Bawaslu.
Bentuknya bisa lewat magang, diskusi, pelatihan pengawasan partisipatif, sampai kelas pendidikan penyelesaian sengketa.
Bacaaja: Dari Cangkang Jadi Cuan, Mahasiswa Upgris Intip Cara Limbah Naik Kelas
Bacaaja: Dari Lagu “Kicau Mania” Kita Belajar Menikmati Hidup di Tengah Ancaman Burnout
“Bawaslu membuka ruang bagi mahasiswa FH UPGRIS untuk magang, diskusi, pelatihan pengawasan partisipatif ataupun bisa mengikuti kelas pendidikan penyelesaian sengketa,” kata Kusfitria.
Nggak berhenti di situ. Bawaslu Demak juga menawarkan sejumlah program lain. Ada Kampus Pengawas Partisipatif, kuliah umum, sampai seminar rutin tentang demokrasi dan kepemiluan.
Yang menarik, Bawaslu Demak juga melihat calon guru sebagai bagian penting dalam pendidikan demokrasi. Kenapa? Karena guru punya akses langsung ke pemilih pemula. Mereka berinteraksi dengan siswa setiap hari.
Menurut Kusfitria, mahasiswa calon guru perlu dibekali wawasan kebangsaan, pendidikan politik, dan pemahaman demokrasi sejak masih kuliah. Nantinya, pengetahuan itu bisa dibawa ke ruang kelas.
Salah satu gagasannya adalah membentuk “Guru Sahabat Demokrasi”. Guru bisa menjadi mitra Bawaslu dalam memberikan edukasi sekaligus mendorong pengawasan pemilu secara partisipatif.
Guru juga bisa mengikuti Training of Trainers (ToT). Materinya seputar kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan pencegahan pelanggaran pemilu.
Bahkan, guru bisa dilibatkan dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dan Bawaslu Goes to School.
Cara menyampaikannya pun nggak harus kaku. Bawaslu mendorong penggunaan media kreatif seperti video pendek, podcast, komik digital, hingga simulasi pemilu. Jadi, pembahasan soal demokrasi nggak melulu soal buku teks dan teori.
“Guru juga bisa menyusun modul pembelajaran sederhana tentang demokrasi, pemilu, anti politik uang, dan etika bermedia sosial yang dapat digunakan di sekolah,” ujar Kusfitria.
UPGRIS Buka Pintu Kolaborasi
Rektor UPGRIS Sapto Budoyo menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kampus memang perlu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Termasuk Bawaslu Demak.
Kerja sama itu bisa melibatkan mahasiswa maupun dosen. Bentuknya bisa berupa pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
“UPGRIS selalu berkomitmen untuk bermitra dengan stakeholder, salah satunya Bawaslu Kabupaten Demak,” kata Sapto.
Kolaborasi ini diharapkan bisa memberi pengalaman baru bagi civitas akademika UPGRIS. Lebih jauh, mahasiswa juga bisa mendapat pemahaman yang lebih nyata soal politik dan demokrasi.
Karena pada akhirnya, pendidikan demokrasi nggak cukup cuma dibahas menjelang pemilu. Kalau sejak sekolah generasi muda sudah paham demokrasi, tahu bahaya politik uang, dan ngerti cara mengawasi pemilu, kualitas demokrasi ke depan tentu bisa ikut terdongkrak. (*)
