BACAAJA, JAKARTA – Lonjakan jumlah hakim yang terseret dugaan pelanggaran etik bikin DPR ikut angkat suara. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta langkah tegas segera diambil agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak terus terkikis.
Menurut Sahroni, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh hakim perlu dilakukan. Tak cukup hanya pembinaan, ia juga mendorong mutasi besar-besaran sebagai upaya menyegarkan lingkungan peradilan.
Usulan itu muncul setelah Komisi Yudisial (KY) mengungkap adanya peningkatan tajam jumlah hakim yang direkomendasikan menerima sanksi etik pada semester pertama 2026.
“Evaluasi semua hakim dan lakukan mutasi besar-besaran agar persoalan seperti sekarang tidak terus terulang. Ini bisa berdampak buruk bagi institusi kehakiman,” kata Sahroni, Sabtu (1/8).
Politikus Partai NasDem itu menilai persoalan utama bukan sekadar soal kesejahteraan. Menurutnya, integritas tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga marwah lembaga peradilan.
Ia bahkan menyebut kenaikan gaji setinggi apa pun tidak akan menyelesaikan masalah bila mental aparat penegak hukum masih bermasalah.
Sahroni juga mengusulkan adanya rotasi antara hakim yang bertugas di Jakarta dengan daerah. Menurutnya, perpindahan tugas bisa menjadi bagian dari penyegaran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Ia menilai sebagian pelanggaran muncul karena ada hakim yang terlalu lama berada di lingkungan yang sama hingga merasa nyaman dan terlena dengan kondisi tersebut.
Karena itu, ia meminta proses mutasi tidak ditunda. Langkah itu dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.
Sebelumnya, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi etik terhadap 121 hakim sepanjang Januari hingga Juni 2026. Angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencatat 49 hakim.
Dari total tersebut, sebanyak 86 hakim diusulkan menerima sanksi ringan, 14 hakim sanksi sedang, 17 hakim sanksi berat, sementara empat hakim diusulkan mendapat peringatan.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim Komisi Yudisial, Abhan, menjelaskan sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan hukum acara dan administrasi perkara.
Bentuk pelanggarannya beragam, mulai dari kesalahan administrasi persidangan, perubahan fakta dalam putusan, kekeliruan menilai alat bukti, penerapan hukum yang tidak tepat, pelanggaran prinsip imparsialitas, hingga penyimpangan selama proses persidangan.
Data tersebut menjadi sinyal bahwa pembenahan di lingkungan peradilan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selain penegakan kode etik, penguatan integritas hakim dinilai menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan bisa kembali pulih. (*)
