BACAAJA, SEMARANG- Sekda Jateng, Sumarno mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya fokus mempercepat transformasi digital, tetapi juga memperkuat sistem keamanan siber (cyber security).
Pesan itu disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Jateng di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (21/7/2026).
Menurut Sumarno, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern. Melalui sistem digital, pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung lebih cepat, akurat, transparan, sekaligus efisien.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan,” ujarnya.
Baca juga: Digitalisasi Pembayaran: Kemudahan Transaksional dan Ujian Sosial
Selain meningkatkan kualitas layanan publik, digitalisasi juga memudahkan pengelolaan berbagai sektor pemerintahan, mulai dari keuangan, aset daerah, hingga administrasi pemerintahan lainnya.
Namun, Sumarno mengingatkan bahwa semakin banyak data yang tersimpan secara digital, semakin besar pula risiko serangan siber. Karena itu, perlindungan terhadap data pemerintah harus menjadi prioritas.
“Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ancaman terhadap sistem digital sering kali tidak terlihat secara kasat mata seperti pada sistem manual. Karena itu, pemerintah harus rutin melakukan patroli keamanan sistem dan memperkuat perlindungan terhadap seluruh infrastruktur digital.
“Cyber security ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan,” katanya.
Perkuat Sinergi
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jateng, Lilik Henry Ristanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, hasil evaluasi SPBE tahun 2025 menunjukkan sejumlah daerah di Jateng telah meraih predikat memuaskan, di antaranya Banyumas, Kota Semarang, Surakarta, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang. Meski demikian, masih ada sejumlah daerah yang perlu didorong agar kualitas tata kelola pemerintahan digitalnya semakin baik.
Baca juga: Puluhan Ribu Arsip Kuno Jateng Alih ke Digital
Melalui rakor tersebut, Pemprov juga mengajak seluruh pemerintah daerah saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar implementasi pemerintahan digital semakin merata, aman, transparan, dan akuntabel.
Di era serba digital, kecepatan pelayanan memang penting. Tapi kalau pintu keamanan lupa dikunci, yang menikmati kemudahan bukan cuma masyarakat, melainkan juga para hacker. Jangan sampai server pemerintah bekerja keras siang malam, sementara pencuri data tinggal klik tanpa permisi. (tebe)
