BACAAJA, SRAGEN– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat (SR) di Sragen, Selasa (14/7/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran operasional sekitar Rp4 triliun untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini.
Saat ini, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat tercatat 28.478 siswa, terdiri atas 6.305 siswa SD, 11.186 siswa SMP, dan 11.077 siswa SMA. Jumlah tersebut masih bertahap menuju target 43.346 siswa.
“Saya harus memberikan apresiasi karena Kabupaten Sragen memulai proses pembelajaran pada Juli dan Agustus. Ini termasuk yang paling akhir,” kata Gus Ipul.
Baca juga: Puan: Sekolah Rakyat Harus Jadi Pelengkap, Bukan Pesaing Sekolah Formal
Menurutnya, anggaran operasional yang disiapkan pemerintah berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta per siswa setiap bulan. “Indeksnya masih terus kami hitung, tetapi paling tidak sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta per siswa per bulan,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk operasional pendidikan, bukan pembangunan gedung sekolah. Pembangunan fisik Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Untuk tahun ini alokasi operasional bagi sekitar 45 ribu siswa secara keseluruhan kurang lebih Rp4 triliun,” jelasnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari gaji guru, pemeliharaan fasilitas, hingga seluruh proses belajar mengajar.
Pengelolaan Anggaran
Ia memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. “Ada mekanismenya semua. Setiap uang yang dikeluarkan negara harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gus Ipul juga menegaskan Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera atau masyarakat miskin ekstrem yang masuk Desil 1 dan Desil 2. Proses seleksi dilakukan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial.
“Siapa saja boleh selama memenuhi kriteria. Tidak bisa ada titip-menitip karena datanya diverifikasi berlapis,” katanya. Pemerintah menargetkan pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah pada tahun ini.
Baca juga: Sekolah Rakyat Hadir di Semarang, Wali Kota: Saatnya Semua Anak Bisa Sekolah!
Selain itu, kapasitas setiap sekolah akan ditingkatkan dari sekitar 1.000 siswa menjadi 2.000 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Hingga saat ini, 19 gedung permanen telah siap digunakan untuk pelaksanaan MPLS, sementara sekitar 100 gedung permanen lainnya ditargetkan mulai dibangun hingga akhir tahun.
Sekolah Rakyat kini bukan sekadar soal ruang kelas gratis. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah anggaran triliunan digelontorkan: memastikan setiap rupiahnya benar-benar berubah menjadi kualitas pendidikan, bukan sekadar angka di laporan. (tebe)
