BACAAJA, JAKARTA– Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Luthfi, proses hukum yang dilakukan KPK harus dihormati dan didukung sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi.
“Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan clear dan good government. Untuk itu berangkatnya dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri tauladan,” kata Luthfi saat menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Baca juga: KPK Tangkap 5 Orang saat OTT Bupati Sukoharjo, Siapa 4 Orang Lainnya?
Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Luthfi menegaskan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan di seluruh lini birokrasi, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban setiap program yang dijalankan.
Jaga Integritas
Karena itu, seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan diminta tetap menjaga integritas agar kepercayaan publik tidak terus terkikis oleh kasus-kasus korupsi.
Meski Bupati Sukoharjo kini menjalani proses hukum, Luthfi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
Pemprov Jateng, kata dia, akan mengirimkan tim untuk melakukan pendampingan terhadap Pemkab Sukoharjo agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Baca juga: Total Empat Kepala Daerah di Jateng Kena OTT Sepanjang Tahun Ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya melakukan OTT di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hingga kini, KPK masih mendalami perkara tersebut dan belum seluruh rincian kasus disampaikan kepada publik.
Jabatan memang bisa berganti dalam hitungan hari, tetapi kepercayaan masyarakat membangunnya butuh waktu bertahun-tahun. Sebab yang paling mahal dari sebuah kursi bukan kayunya, melainkan integritas orang yang duduk di atasnya. (tebe)
