Natael Bremana adalah aktivis PMKRI & Calon Ketua PMKRI Pusat.
Semua ini berakar pada satu persoalan mendasar: kualitas tata kelola pemerintahan.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil belakangan ini bukan jenis kemarahan musiman. Tuntutannya nyaris seragam di setiap kota. Biaya hidup yang kian berat. Korupsi yang tak kunjung tuntas. Tata kelola pemerintahan yang lemah. Juga pengisian jabatan publik yang dinilai lebih mengutamakan kedekatan politik ketimbang kompetensi.
Yang mengkhawatirkan bukan hanya tuntutan itu sendiri, melainkan responsnya. Pemerintah dan DPR berhenti pada janji “akan dievaluasi”, tanpa kebijakan konkret yang menyentuh akar persoalan. Di tengah retorika itu, ada satu pertanyaan yang terus terabaikan, ke mana sebenarnya uang rakyat dibelanjakan?
APBN Indonesia terus membesar jumlahnya setiap tahun. Pada RAPBN 2026, belanja negara menembus lebih dari Rp3.700 triliun. Namun, alih-alih merasa lebih sejahtera, masyarakat justru menanggung tekanan ekonomi yang kian berat. Ada jarak yang melebar antara besarnya anggaran dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat, jarak yang dalam bahasa kebijakan publik disebut persoalan value for money. Apakah setiap rupiah belanja negara benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Data paling telak datang dari kondisi kelas menengah. Menurut laporan Bank Dunia (2025), jumlah kelas menengah Indonesia merosot dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 47 juta orang pada 2024. Jumlahnya hampir 10 juta orang jatuh kembali ke kelompok rentan dalam lima tahun.
Itu bukan angka kosong. Kelas menengah adalah motor utama konsumsi domestik sekaligus penyumbang terbesar penerimaan pajak. Ketika kelompok ini menyusut, fondasi fiskal negara ikut keropos.
Tekanan ini paling keras menampar generasi muda. Harga rumah melaju jauh lebih cepat dibanding kenaikan upah. Ini tecermin dari indeks harga properti residensial Bank Indonesia yang terus naik. Sementara itu pendapatan masyarakat merangkak lambat. Memiliki rumah kini menjadi kemewahan, bukan kebutuhan dasar yang terjangkau.
Tak heran bila semakin banyak anak muda menunda pernikahan, menunda punya anak, bahkan memilih childfree. Sebuah pilihan yang, sebagiannya, lahir bukan dari idealisme, melainkan dari kalkulasi ekonomi yang berat sebelah.
Di tengah situasi runyam semacam itu, pemerintah tetap menggulirkan program-program berskala raksasa. Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sekitar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang juga menyedot dukungan fiskal besar. Tujuan kedua program ini baik. Tetapi niat baik tidak otomatis menjadi kebijakan publik yang baik.
Keberhasilan sebuah program tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari manfaat yang dihasilkan. Itu diukur lewat prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tanpa pilot project yang memadai, tanpa pemetaan sosial berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan tanpa evaluasi yang terukur, anggaran sebesar apa pun berisiko menjadi pemborosan yang dibungkus narasi populer.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun terakhir, yang konsisten mengungkap kelemahan pengendalian internal, inefisiensi belanja, dan persoalan kepatuhan, menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola anggaran belum benar-benar berjalan.
Persoalan lain yang terus menjadi sorotan publik adalah politik patronase. Pengangkatan sejumlah pejabat di kementerian maupun BUMN kerap dinilai lebih didasarkan pada kedekatan politik ketimbang rekam jejak profesional. Ini bukan sekadar persepsi yang bisa diabaikan. Kualitas birokrasi secara langsung menentukan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Tanpa sistem merit yang transparan dan terukur, setiap program sebaik apa pun akan dijalankan oleh tangan yang tidak kompeten, dan hasilnya bisa ditebak.
Persoalan domestik ini diperparah oleh tekanan ekonomi global. Pada pertengahan 2026, nilai tukar rupiah sempat melemah ke kisaran Rp16.700–Rp17.000 per dolar AS, mendongkrak biaya impor komoditas strategis seperti gandum, kedelai, gula, komponen elektronik, hingga bahan baku industri. Itu semua ujung-ujungnya dirasakan masyarakat lewat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Bank Indonesia, demi menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga acuan di level sekitar 5,75%. Konsekuensinya, bunga KPR, kredit kendaraan, dan kredit modal usaha ikut terkerek naik. Beban cicilan rumah tangga membengkak, sementara dunia usaha menanggung biaya pembiayaan yang lebih mahal.
Ruang fiskal pemerintah sendiri kian sempit. Utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp11.000 triliun, dengan beban bunga utang yang terus membesar setiap tahun dan kini menjadi salah satu komponen belanja negara terbesar. Dalam situasi seperti ini, kemewahan untuk boros sudah tidak ada lagi. Setiap rupiah belanja seharusnya diperlakukan sebagai sumber daya langka. Bukan anggaran rutin yang otomatis disetujui.
Ironisnya, di tengah semua tekanan ini, publik masih menyaksikan banyak lembaga negara mengajukan usulan kenaikan anggaran, sementara hasil dari program-program yang sudah berjalan belum sepenuhnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang paling menanggung akibatnya bukan elite pengambil kebijakan, melainkan kelas menengah yang terus tertekan, masyarakat miskin yang kian rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, dan generasi muda yang menghadapi masa depan yang kian tidak pasti.
Semua ini berakar pada satu persoalan mendasar: kualitas tata kelola pemerintahan. Skor Indonesia dalam Corruption Perceptions Index 2024 dari Transparency International masih bertengger di angka 37 dari 100. Jauh dari kategori bersih. Tanpa perbaikan tata kelola yang serius, sebesar apa pun anggaran negara akan terus menghadapi risiko inefisiensi dan kebocoran, betapapun mulia tujuan programnya di atas kertas.
Kesuksesan dalam bernegara tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Setiap rupiah uang publik harus menghasilkan nilai tambah yang nyata dan terukur. Setiap kebijakan harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek yang berorientasi pada citra.
Pemerintah dan DPR perlu membuktikan, bukan dengan pernyataan, tetapi dengan kebijakan, bahwa mereka tidak hanya mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi langkah yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebab jika kegelisahan ini terus dibiarkan menggantung tanpa jawaban, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi ekonomi hari ini, melainkan kepercayaan satu generasi terhadap masa depan negaranya sendiri. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
