BACAAJA, JAKARTA – Hukuman untuk Nadiem Makarim bisa menjadi 15 tahun penjara, bila ia tak membayar pidana uang pengganti yang mencapai Rp809 miliar.
Vonis hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tak langsung diterima begitu saja oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.
Usai sidang putusan pada Selasa (30/6/2026), Nadiem meluapkan kekecewaannya. Ia menilai putusan majelis hakim mengabaikan fakta-fakta yang selama ini terungkap di persidangan.
Bacaaja: Nadiem Dihukum 10 Tahun Penjara: Hakim Singgung Mens Rea, Ada Niat Jahat
Bacaaja: Nadiem Buka Suara, Bikin Ikut Sedih Nih.. Penjara Jadi Cermin Diri Panjang
Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika tidak dibayar, ia harus menjalani hukuman tambahan selama lima tahun.
Di hadapan wartawan, Nadiem mempertanyakan makna keadilan atas putusan yang diterimanya.
“Apakah kebenaran? Apakah keadilan masih ada artinya? Hari ini semua terjawab. Fakta-fakta persidangan diabaikan,” kata Nadiem.
Menurutnya, kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar yang diyakininya mustahil untuk dibayarkan. Dengan demikian, kata Nadiem, membuat vonis yang diterimanya secara praktis bisa menjadi hukuman 15 tahun penjara.
Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menerima dana yang kini dibebankan kepadanya.
“Saya tidak pernah menerima uang itu. Sudah dibuktikan dengan dokumen dan saksi bahwa dana tersebut tidak pernah keluar dari rekening PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GoTo) kepada saya. Tetapi justru saya yang diwajibkan menggantinya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim anggota Andi Saputra. Menurut Nadiem, hakim tersebut justru berpendapat dirinya seharusnya dibebaskan.
“Saya tahu masih ada hakim yang berani menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi fakta persidangan,” ucapnya.
Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Ibrahim, menilai majelis hakim mengabaikan berbagai alat bukti yang telah diajukan selama proses persidangan.
“Kalau seluruh alat bukti itu dipertimbangkan, tidak mungkin ada putusan yang menyatakan Pak Nadiem bersalah. Semua bukti itu ada dan seluruh persidangan juga terekam,” katanya.
Anggap hakim abaikan fakta persidangan
Tim kuasa hukum memastikan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga berencana melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial karena dinilai mengabaikan fakta-fakta persidangan.
Ibrahim juga menilai majelis hakim keliru menyimpulkan adanya konflik kepentingan antara Nadiem dan Google. Menurutnya, pihak Google justru dihadirkan sebagai saksi oleh tim pembela dan telah menjelaskan bahwa hubungan bisnis yang dipersoalkan merupakan praktik yang lazim.
“Kalau memang dianggap ada konflik kepentingan, seharusnya sejak awal jaksa yang menghadirkan Google sebagai saksi. Faktanya justru kami yang menghadirkannya,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Nadiem menyampaikan terima kasih kepada keluarga, tim penasihat hukum, para guru, pengemudi ojek daring, tokoh masyarakat, pegiat antikorupsi, hingga masyarakat yang terus memberikan dukungan.
Ia menegaskan perjuangannya belum selesai. Proses hukum tahap lanjut akan ditempuh.
“Saya akan terus berjuang. Saya akan mengajukan banding demi kebenaran. Saya tidak akan berhenti,” tegasnya. (dul)
