Titis Widjayanti adalah penulis dan pegiat kolektif seni pertunjukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pernah menjadi jurnalis, reporter, dan content writer. Saat ini masih menulis sebagai kontributor media massa, dan aktif di Kolektif Hysteria dan “Meramu: Dapur Pertunjukan”.
Di belakang Pangeran Diponegoro terdapat petani, santri, rakyat desa, dan berbagai kelompok masyarakat yang hidupnya semakin terhimpit oleh perubahan ekonomi dan politik kolonial.
Malam itu suasana Dukuh Toplek, Desa Sumberrejo, Jepara, cukup ramai. Sebuah panggung dengan fasad kerangka besi melengkung berdiri di tengah lapangan. Di sekelilingnya, tikar-tikar dipenuhi oleh penonton dari berbagai usia. Spanduk-spanduk penolakan tambang dibentangkan di berbagai sudut. Di sisi kanan panggung, sebuah dapur umum terus mengepul.
Letaknya lebih rendah dari area utama acara, menyerupai sawah sengkedan yang berundak. Di bawah tenda sederhana itu, warga memasak hasil bumi dan tangkapan ikan air tawar yang berhasil mereka kumpulkan. Asap dari tungku sesekali terbawa angin ke arah panggung. Aroma masakan bercampur dengan suara musik, obrolan warga, dan dentuman sound horeg yang terdengar hingga ke jalan raya desa.
Aku tiba di sana pada hari terakhir “Tilik Sumber”, sebuah acara yang digelar WALHI Jawa Tengah bersama warga Sumberrejo, pada 30 Mei 2026. Selama hampir dua tahun terakhir, warga Dukuh Toplek dan Pendem berusaha mempertahankan ruang hidup mereka dari perusahaan swasta penambang batu andesit di lereng Gunung Mrico.
Puncak gunung itu berdiri tidak jauh dari lokasi acara. Malam hari membuat wujudnya nyaris tak terlihat. Hanya bayangan gelap yang sesekali muncul ketika lampu panggung menyapu ke kejauhan. Namun, dari berbagai cerita yang kudengar malam itu, aku memahami bahwa bagi warga sekitar, Gunung Mrico bukan sekadar bentang alam. Ia adalah sumber air, lahan garapan, penanda kampung halaman, sekaligus ruang tempat berbagai ingatan tumbuh dan diwariskan.
Barangkali karena itulah suasana malam itu tidak terasa seperti sebuah acara biasa. Ada kegembiraan, tetapi juga ada kewaspadaan. Ada panggung hiburan, tetapi juga ada kegelisahan yang terus hidup di antara percakapan warga.
Di sela berbagai penampilan seni dan orasi, seorang lelaki dari Yogyakarta naik ke atas panggung. Namanya Muhidin M. Dahlan. Ia berbicara tentang seorang tokoh yang rasanya sangat jauh dari Dukuh Toplek: Pangeran Diponegoro. Muhidin mengingatkan bahwa hari ini nama Diponegoro hidup di mana-mana. Menjadi nama jalan, nama institusi pendidikan, markas militer, hingga kapal perang. Namun, semakin sering namanya digunakan, semakin jarang pula kita membicarakan konteks yang melahirkan perjuangannya.
Kita mengenal jubahnya. Kita mengenal kudanya. Kita mengenal kerisnya. Tetapi kita jarang mengenal orang-orang yang berdiri bersamanya. Aku terdiam mendengar bagian itu. Sebab selama ini aku juga mengenal Diponegoro dengan cara yang tidak jauh berbeda. Sebagai pahlawan besar dalam buku sejarah. Sebagai lukisan yang tergantung di dinding sekolah. Sebagai nama jalan yang bertebaran di berbagai kota.
Padahal berbagai penelitian sejarah, terutama yang ditulis Peter Carey, menunjukkan bahwa Perang Jawa tidak pernah hanya menjadi urusan seorang bangsawan melawan pemerintah kolonial. Di belakangnya terdapat petani, santri, rakyat desa, dan berbagai kelompok masyarakat yang hidupnya semakin terhimpit oleh perubahan ekonomi dan politik kolonial.
Mereka bukan tokoh utama dalam buku sejarah. Namun, tanpa mereka mungkin tidak akan ada Perang Jawa seperti yang kita kenal hari ini. Semakin lama mendengarkan orasi tersebut, semakin sulit bagiku memisahkan cerita tentang Diponegoro dengan apa yang sedang kulihat di hadapanku.
Di depan panggung, warga Sumberrejo duduk berdampingan. Sebagian dari mereka adalah petani. Sebagian lain menggantungkan hidup dari sumber-sumber air yang mengalir dari lereng Gunung Mrico. Mereka tentu tidak sedang mengangkat senjata seperti dua abad lalu. Mereka juga tidak sedang berhadapan dengan pemerintah kolonial.
Tetapi ada sesuatu yang terasa akrab. Ada kegelisahan ketika ruang hidup yang selama ini menghidupi mereka terancam punah. Ada ketakutan ketika tanah perlahan hanya dipandang sebagai komoditas. Dan ada tekad untuk bertahan, meskipun berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri.
Ketika Muhidin menyebut petani sebagai “mesin diesel” Perang Jawa, aku justru tidak membayangkan petani-petani abad ke-19. Aku membayangkan warga yang malam itu memasak di dapur umum. Warga yang menggelar tikar. Warga yang menjaga panggung. Warga yang menempuh berbagai cara agar kampung mereka tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Malam semakin larut. Satu per satu penampilan selesai. Beberapa orang mulai berkemas. Namun, dapur umum masih menyala. Sejumlah warga masih bercakap-cakap di sekitar panggung. Dari kejauhan, Gunung Mrico tetap berdiri sebagai bayangan gelap yang nyaris tak terlihat. Saat itulah aku merasa bahwa malam itu sebenarnya bukan hanya tentang penolakan tambang. Bukan pula sekadar tentang sebuah acara yang mempertemukan warga, seniman, aktivis, dan berbagai kelompok solidaritas.
Malam itu adalah tentang ingatan. Tentang bagaimana sebuah desa kecil mengingatkan kembali bahwa sejarah tidak selalu hidup di museum, buku pelajaran, atau pidato-pidato resmi. Kadang-kadang sejarah justru hidup di tempat-tempat yang sederhana: di dapur umum, di tikar yang digelar di atas tanah lapang, di lereng gunung yang sedang dipertahankan, dan di wajah orang-orang yang menolak menyerah pada nasib yang ditentukan oleh sistem penindasan.
Ketika meninggalkan Dukuh Toplek malam itu, aku tidak merasa baru saja menghadiri sebuah acara. Aku merasa baru saja melihat seseorang dibangunkan. Bukan dari makamnya. Bukan dari buku sejarah. Melainkan dari ingatan panjang tentang orang-orang yang terus percaya bahwa mempertahankan tanah adalah bagian dari mempertahankan kelangsungan kehidupan. Dan mungkin, selama keyakinan itu masih ada, Pangeran Diponegoro tidak pernah benar-benar terlelap. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
