Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Prabowo meremehkan krisis finansial yang terjadi saat ini. Dia tidak mendapat informasi yang akurat tentang apa yang terjadi.
Hari ini saya membaca laporan menarik dari Bloomberg. Judulnya: “Inside the Palace: How Prabowo’s Circle Unnerving Investors”. Atau, “Di Balik Istana: Bagaimana Orang-orang di Lingkaran Prabowo Membuat Para Investor Gelisah”.
Isinya kurang lebih seperti yang sudah umum diketahui oleh para pengamat politik di Indonesia. Bahwa, sang Presiden yang suka pidato dan bepergian keluar negeri ini tidak bisa dinasihati. Ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dia percayai. Dia tidak tahan dengan diskusi dan debat-debat kebijakan yang panjang. Dia lebih suka berhadapan dengan sekelompok kecil menteri-menteri yang dia sukai dan kenal sekalipun punya kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia.
Saking banyaknya anggota kabinetnya, kabarnya dia bahkan tidak mengenalinya satu per satu. Ada sebuah anekdot yang menggambarkan ini. Suatu saat Prabowo bertemu dengan seorang mantan aktivis. Dia kenal dengan mantan aktivis yang menyalaminya dengan takzim sambil membungkuk itu. Prabowo menyambut dan bertanya, “Hai, gimana kabarnya? Kamu di mana sekarang?”
Sang mantan aktivis itu menjawab dengan heran, “Saya kan Wamen di kabinet bapak?” Disahuti Prabowo, “Oh iya tho?” Namun, poin yang terpenting adalah dia tidak mendengarkan nasihat atau bimbingan dari orang-orang yang seharusnya menjadi penasehatnya. Bahkan, kalangan keluarga dekatnya juga tidak bisa menasihatinya. Bloomberg mengutip ujaran Prabowo dalam bahasa Indonesia ketika dinasihati, “Aku bukan bego!”
Artikel Bloomberg mengacu pada apa yang disebutnya sebagai “lingkaran dalam” yang menjadi sandaran Prabowo dalam membuat keputusan. Bloomberg mengindentifikasi lingkaran dalam lebih sebagai ekosistem tempat Prabowo mendapatkan masukan-masukan untuk berbagai kebijakan yang dia ambil.
Tentu saja, dari apa yang saya perhatikan selama ini, kebijakan-kebijakan ini bukan sesuatu yang koheren diperdebatkan sebelumnya. Ia lebih sebagai afirmasi atas kemauan dan ide-ide Prabowo. Banyak sekali kebijakan Prabowo datang secara tiba-tiba. Ia muncul dan tanpa persiapan dan kajian yang matang. Bahkan tanpa “pilot project” yang memadai.
Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Sekalipun itu adalah janji kampanye Prabowo, perencanaan dan cetak birunya hampir tidak pernah diperdebatkan di publik. Pembuatan SPPG, skema mitra, dan segala macam desain institusinya hanya diketahui oleh orang-orang dekatnya. Sehingga, publik sudah mencium ketidakberesan dalam Badan Gizi Nasional sejak lama. Namun, Prabowo baru sadar setelah keadaan menjadi buruk dan 37 ribu anak-anak Indonesia keracunan!
Demikian juga dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini tidak ada dalam janji kampanye Prabowo. Tiba-tiba saja dia muncul pada April 2025. Dan publik sampai sekarang pun tidak mendapat kejelasan siapa yang mengontrol proyek ini: apakah BUMN PT Agrinas Pangan, TNI-AD, atau Kementerian Koperasi? Juga tidak disadari bahwa proyek KDMP ini dibiayai oleh Dana Desa yang menjadi hak orang-orang desa tetapi mereka tidak pernah diajak omong untuk soal ini.
Ada banyak program seperti ini. Misalnya, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menertibkan perkebunan dan pertembangan di kawasan hutan. Setelah kebun-kebun sawit itu disita, apakah kebun itu dihutankan? Ya tidak. Ia diserahkan ke PT Agrinas Palma, yang dibentuk dua minggu setelah Prabowo membentuk Satgas PKH.
Kini PT Agrinas Palma menguasai sekitar 2,7 juta hektar perkebunan sawit. Mereka tidak bisa mengolah sendiri perkebunan maha luas ini. Dan mereka pun membuat skema-skema kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal atau bahkan pemilik perkebunan yang dulu dituduh melanggar kawasan hutan. Tentu saja, muncul ketegangan. Beberapa hari lalu, kantor Agrinas Palma di Labuhan Batu, Sumatera Utara dibakar oleh massa yang marah karena ada anggota TNI yang menganiaya penduduk.
Rakyat Indonesia sudah merasakan banyak yang tidak beres dalam kebijakan pemerintahan Prabowo ini. Namun, para investor dan para pelaku ekonomi besar, seperti yang ditulis Bloomberg, baru merasakannya akhir-akhir ini khususnya ketika Prabowo mengatur ekspor satu pintu untuk sumber daya—sawit, batubara dan ferroalloy.
Bloomberg menyebut pembuatan kebijakan Prabowo sebagai “erratic” atau suka berubah-ubah. Selain itu, Bloomberg juga melihat dalam membuat kebijakan Prabowo hanya mengandalkan lingkaran dalam yang kecil. Yang terdepan di antara mereka adalah ‘the Hambalang boys,’ sebagai gate keeper (atau penjaga gerbang—yang sebenarnya tugasnya mengatur pertemuan dan agenda presiden. Namun, ini menjadi posisi yang sangat strategis karena para gate keepers ini yang menyaring semua informasi untuk Presiden. Merekalah yang menentukan siapa yang bisa dan boleh bertemu Presiden dan siapa yang tidak. Mereka juga yang menjadi suara presiden keluar.
Dari sinilah mereka mendapatkan pengaruhnya. Dan, tidak ada yang lebih terkemuka dari Letkol Teddy Indra Wijaya. Dia menjadi gate keeper utama Prabowo. Dia membentengi dan melindungi Prabowo—menyaring informasinya, mengatur jadwalnya, bahkan hingga mengatur suhu kolam renangnya! Posisi ini membuat Teddy menjadi orang sangat berpengaruh di Republik ini, kedua hanya setelah Prabowo.
Bloomberg juga menyebut Hashim Djojohadikusuom sebagai bagian dari inner circle yang sangat berpengaruh pada Prabowo. Semua orang tahu bahwa Hashim adalah “bandar” Prabowo dalam sekian banyak pemilihan presiden yang diikuti oleh Prabowo dan hanya berhasil setelah ditolong Jokowi—yang menyusupkan anaknya menjadi wakil presiden.
Selain itu, Bloomberg juga menyebut ada pengaruh ‘konsultan asing.’ Ini juga tidak terlalu aneh. Majalah Tempo pernah menyoroti peran mantan diplomat AS, Karen Brooks dan Lucien Despiou, seorang pollster dari Romania. Saya sendiri menulis kolom tentang Lucien di edisi Tempo tersebut. Apa konsekuensi dari lingkaran dalam yang kecil tapi tertutup rapat ini?
Membaca artikel Bloomberg ini mengingatkan saya pada apa yang pernah saya tulis akhir tahun lalu saat bencana menerjang tiga provinsi di Sumatera. Kentara sekali Prabowo tidak menguasai situasi dan terlihat sangat tidak kompeten menangani bencana tersebut. Inkompetensi tersebut terlihat di berbagai bidang. Prabowo meremehkan krisis finansial yang terjadi saat ini. Dia tidak mendapat informasi yang akurat tentang apa yang terjadi. Kalau informasi itu sampai ke telinganya, itu sudah sangat terlambat.
Selain itu, keyakinan dirinya yang overdosis itu juga menyebabkan dia hanya mau mendengarkan apa yang ingin ia dengarkan. Di sinilah letak “the Hambalang boys” yang mensuplai apa yang ingin ia dengarkan. Prabowo hampir tidak memiliki orang yang menyampaikan informasi berbeda, apalagi yang mau mendebatnya.
Kebijakan-kebijakan buruk yang diambil oleh rezim ini mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siapa yang menasihati Presiden, atau apakah Presiden bisa dinasihati. Namun, punya Presiden yang mau mendengar itu juga penting. Sistem komando itu tidak berarti komandan selalu benar dan kalau komandan salah silakan lihat aturan sebelumnya.
Sebuah negara yang sehat adalah negara yang pemimpinnya mau mendengarkan pendapat berbeda. Bukan menyiram air keras mereka yang mengkritiknya. Dan, hasilnya sudah bisa kita lihat sekarang ini. Krisis kita makin dalam. Sekalipun rezim ini berusaha membuat narasi-narasi optimis dan bahkan menyesatkan (hoax), ia tidak bisa menutupi kenyataan bahwa krisis ini semakin dalam dan bukan tidak mungkin akan menjebloskan kita kepada keterpurukan dalam jangka waktu sangat panjang.
Sebelum itu terjadi, karena rezim ini semakin arogan dan tidak mau berubah, haruskah kita diam saja?(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
