Garry Satrio N adalah mahasiswa jurusan Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo.
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang lemah yang secara sadar bersatu berdasarkan solidaritas. Bukan perkumpulan modal yang digerakkan oleh instruksi.
Koperasi Desa Merah Putih yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang akan menjadi tonggak ekonomi di perdesaan. Namun, apakah benar demikian? Menimbang kejanggalan pemerintah dalam memahami hakikat koperasi, kita patut ragu.
Mungkin sedikit dari kita yang benar-benar memahami koperasi serta operasionalnya. Karena itu, ketika mendengar kata “koperasi”, pikiran kita biasanya akan langsung terbesit pada satu sosok: Mohammad Hatta. Saat ini, kemandirian koperasi mulai luntur dari niat awalnya.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia dalam beritanya yang bertajuk “Manajer Kopdes berstatus pegawai BUMN, kok bisa?”, terungkap bahwa pemerintah sedang merekrut manajer untuk Koperasi Merah Putih yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Mereka akan di-grill dan di-training di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Niatnya mungkin untuk pendidikan, tetapi bisa jadi hal itu untuk keperluan doktrinisasi supaya selaras dengan kepentingan Badan Usaha Milik Negara. Ya, demi menyejahterakan rakyat Indonesia. Benarkah?
Alih-alih tampil sebagai fasilitator yang ideal, banyak entitas BUMN justru masih terjebak dalam inefisiensi, kebocoran, dan konflik kepentingan. Namun anehnya, negara terus memperluas campur tangannya hingga ke jantung sistem koperasi desa. Akibatnya, ruang gerak ekonomi yang seharusnya tumbuh dari rakyat justru dimonopoli secara struktural oleh negara.
Kesimpulan logisnya, praktik ini tak ubahnya kelakuan para elite yang menjajah rakyatnya sendiri dengan dalih kesejahteraan. Pada titik ini, dalam keyakinan saya, negara jelas telah mengkhianati napas demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan koperasi yang dulu digaungkan oleh Bung Hatta.
Dalam bukunya, The Co-operative Movement in Indonesia, Hatta memaparkan poin-poin penting koperasi. Dari paparan tersebut terlihatlah kejanggalan Koperasi Merah Putih. Beliau menuturkan, “Bantuan dan bimbingan pemerintah tentu akan sangat diharapkan setelah (koperasi-koperasi tersebut) mulai berjalan; namun, mereka harus mengawalinya dengan berdiri di atas kaki sendiri. Pertama-tama, landasannya harus diletakkan melalui upaya bersama. Hanya setelah suatu koperasi berdiri dengan kokoh, barulah ia dapat memohon bantuan pemerintah demi pengembangan lebih lanjut.”
Dari paparan tersebut, terlihat bahwasanya negara tidak boleh terlalu ikut campur. Bukannya fokus memfasilitasi kaum muda desa agar memahami koperasi dengan cara pendidikan gratis, tetapi yang terjadi negara justru memaksakan idenya. Begitulah potret “mental proyek” yang kini terjadi di bangsa kita.
Di bab lain, Hatta menjelaskan secara gamblang bahwa inisiatif koperasi harus bersumber dari rakyat itu sendiri, bukan inisiatif pemerintah. Beliau berkata, “Gerakan koperasi itu sendiri harus secara terus-menerus mengambil inisiatif untuk memperkuat dan memperluas landasan gerakan tersebut di tengah-tengah rakyat.”
Secara tegas dapat dikatakan bahwa negara hanyalah fasilitator. Koperasi harus memiliki inisiatif mandiri. Namun, apa yang terjadi di Kopdes saat ini? Kenyataannya, inisiatif itu tidak lahir secara murni dari desa atau daerah tertentu, melainkan menjadi program pemerintah layaknya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Itulah kesalahan terstrukur dalam menjalankan koperasi. Jika ini diteruskan, maka yang lahir selanjutnya bukanlah kemakmuran, melainkan persaingan dagang antar-UMKM kecil dengan koperasi desa yang lahir dengan modal besar. Sangat memiriskan! Negara bersaing dengan rakyatnya sendiri.
Di sinilah kita perlu mengingat kembali perbedaan mendasar antara koperasi ala Hatta dan proyek negara hari ini. Bagi Hatta, koperasi adalah perkumpulan orang-orang lemah yang secara sadar bersatu berdasarkan solidaritas. Bukan perkumpulan modal yang digerakkan oleh instruksi. Kekuatan koperasi terletak pada kesadaran bersama, bukan pada besarnya dana yang disalurkan. Negara tidak bisa memaksakan solidaritas: ia hanya bisa tumbuh dari kebutuhan bersama yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Koperasi adalah solidaritas, bukan monopoli. Jika pemerintah memaksakan ide melalui ‘mentalitas proyek’ belaka, Koperasi Desa Merah Putih hanya akan menjadi iklan manis yang justru melumat kemandirian rakyat. Sudah saatnya kita mengembalikan koperasi pada fitrahnya: berdikari melalui upaya bersama. Jangan sampai jargon ‘Macan Asia’ justru memangsa demokrasi ekonomi dan kedaulatan rakyatnya sendiri.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
