BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Subang sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, sejumlah dapur sudah selesai dibangun dan siap dipakai. Di sisi lain, kebijakan moratorium membuat para mitra masih harus menunggu kepastian kapan roda operasional bisa mulai bergerak.
Situasi ini mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan yayasan yang sejak awal ikut mendukung program tersebut. Pasalnya, tidak sedikit dana yang sudah dikeluarkan demi menyiapkan fasilitas sesuai standar yang ditentukan.
Bangunan berdiri, peralatan memasak sudah tertata, bahkan berbagai kebutuhan pendukung telah tersedia. Namun hingga kini, sejumlah dapur masih belum mendapatkan izin untuk mulai beroperasi.
Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para mitra MBG di berbagai wilayah Subang. Mereka mengaku masih menanti arah kebijakan lanjutan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satunya datang dari Kecamatan Kasomalang. Mitra MBG bernama Jaka Arizona mengungkapkan bahwa ketidakjelasan status dapur membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai kelanjutan program yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan.
Menurutnya, kekhawatiran semakin terasa setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN.
Perkembangan kasus tersebut dinilai ikut memberikan dampak psikologis bagi para mitra yang selama ini sudah berinvestasi dalam pembangunan dapur MBG.
Meski demikian, Jaka mengaku tetap memahami langkah evaluasi yang kini ditempuh oleh pimpinan baru BGN.
Ia menilai moratorium bisa menjadi kesempatan untuk melakukan pendataan dan pemetaan terhadap jumlah dapur yang sudah terbentuk di berbagai daerah.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Evaluasi juga dianggap penting agar pelaksanaan program MBG ke depan bisa berjalan lebih tertata dan tepat sasaran.
Namun di balik dukungan terhadap proses evaluasi tersebut, para mitra berharap kondisi mereka juga mendapatkan perhatian.
Pasalnya, tidak sedikit yayasan yang sudah mengeluarkan modal besar untuk membangun dapur sesuai ketentuan yang berlaku.
Jaka mengungkapkan bahwa dapur yang dikelolanya kini telah selesai sepenuhnya dan siap digunakan kapan saja.
Mulai dari pembangunan gedung utama, ruang produksi, area penyimpanan bahan makanan hingga berbagai perlengkapan memasak sudah tersedia.
Tidak hanya itu, sarana pendukung lain yang dibutuhkan untuk menunjang operasional juga telah disiapkan secara lengkap.
Dengan kata lain, seluruh persiapan fisik sudah rampung dan tidak ada lagi pekerjaan pembangunan yang tersisa.
Meski demikian, status dapur tersebut hingga saat ini disebut masih berada dalam tahap draft.
Kondisi itu membuat aktivitas yang seharusnya sudah berjalan terpaksa harus tertunda sambil menunggu keputusan resmi.
Semakin lama masa tunggu berlangsung, semakin besar pula kekhawatiran yang dirasakan para pengelola yayasan.
Mereka mengaku telah menanamkan investasi yang nilainya tidak sedikit demi mendukung program pemerintah tersebut.
Untuk satu dapur saja, dana yang digelontorkan disebut mencapai sekitar Rp1 miliar.
Jumlah itu mencakup pembangunan fasilitas, pembelian peralatan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Karena itu, para mitra berharap investasi yang telah dikeluarkan tidak berakhir menjadi aset yang menganggur terlalu lama.
Menurut Jaka, perhatian pemerintah tidak hanya perlu diberikan kepada dapur yang sudah aktif beroperasi.
Dapur-dapur yang telah selesai dibangun dan siap digunakan juga dinilai layak mendapatkan kepastian status.
Ia berharap moratorium yang berlaku saat ini hanya bersifat sementara dan tidak berlangsung dalam waktu panjang.
Harapan tersebut juga dirasakan sejumlah pengelola dapur lainnya di Kabupaten Subang yang berada dalam kondisi serupa.
Mereka mengaku siap menjalankan program MBG begitu mendapatkan persetujuan dan arahan resmi dari BGN.
Dengan fasilitas yang telah tersedia, para mitra optimistis layanan penyediaan makanan bergizi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kini yang ditunggu bukan lagi pembangunan gedung atau pengadaan peralatan, melainkan kepastian kebijakan. Di tengah dapur-dapur yang sudah berdiri megah dan siap digunakan, para mitra MBG berharap lampu hijau segera menyala agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan program yang ditunggu masyarakat bisa benar-benar berjalan. (*)
