BACAAJA, JAKARTA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat suara soal isu pangkalan militer asing di Indonesia yang belakangan ramai dibahas publik.
Menurut Hasto, keberadaan pangkalan militer asing jelas bertentangan dengan sejarah berdirinya Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat jadi pembina upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Bacaaja: Masuk Ruang UTBK Kini Serasa Pemeriksaan Bandara Ketat Banget
Bacaaja: Waduh! Eks-Bos Bank Jateng Keseret Kredit Siluman Proyek Bandara Internasional
“Kalau ada yang berpikir Indonesia ada pangkalan militer asing, maka itu bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan republik ini,” kata Hasto.
Ia bilang sejak dulu Indonesia dikenal punya sikap tegas soal kedaulatan negara. Mulai dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok, sampai Konferensi Anti Pangkalan Militer Asing, menurutnya Indonesia selalu berdiri di garis depan melawan kolonialisme dan dominasi negara besar.
Buat Hasto, kekuatan Indonesia di mata dunia bukan diukur dari seberapa banyak belanja senjata atau alutsista, tapi dari ide dan keberanian politik Indonesia dalam melawan neokolonialisme.
“Kita memimpin dengan ide dan tindakan konkret melawan neokolonialisme dan imperialisme,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Hasto juga nyinggung sikap Megawati Soekarnoputri saat masih menjadi presiden. Ia menyebut Megawati pernah bersikap tegas membela Irak ketika terjadi aksi militer sepihak Amerika Serikat.
Selain itu, Megawati juga disebut punya sikap kuat dalam isu Iran dan Timur Tengah.
Pernyataan Hasto ini muncul di tengah ramainya pembahasan soal kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terkait rencana pembangunan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat Hercules C-130 di Bandara Kertajati, Jawa Barat.
Pemerintah AS sebelumnya menawarkan dukungan pendanaan untuk menjadikan Kertajati sebagai pusat perawatan regional pesawat Hercules di Asia.
Meski begitu, Kementerian Pertahanan RI menegaskan fasilitas tersebut bukan pangkalan militer AS.
Namun, sebagian publik dan pengamat tetap khawatir proyek itu bisa membuka jalan bagi kepentingan militer asing masuk ke Indonesia secara perlahan.
Sampai saat ini, Indonesia sendiri belum pernah secara resmi mengizinkan pendirian pangkalan militer asing di wilayah NKRI. Pemerintah juga masih berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. (*)
