BACAAJA, KARANGANYAR – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menilai tantangan demokrasi Indonesia saat ini bukan lagi soal ada atau tidaknya pemilu, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Sumanto saat menjadi narasumber podcast Bawaslu Kabupaten Karanganyar bertema “Dari Kebangkitan Nasional ke Kebangkitan Demokrasi” di Karanganyar, Selasa kemarin.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sistem demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan cukup panjang. Pemilu bahkan sudah dilaksanakan sejak 1955 hingga sekarang.
Bacaaja: PDIP Sragen Pasang Target Tinggi di 2029: Rebut Lagi Kursi Bupati, Borong 20 Kursi DPRD
Bacaaja: Pilkada lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi, Pengamat: Politik Transaksional
“Demokrasi kita sebenarnya tinggal kualitasnya yang perlu terus dinaikkan,” ujarnya.
Sumanto mengatakan, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kesadaran politik masyarakat dalam memilih pemimpin yang punya kapasitas, integritas, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Karena itu, ia menilai edukasi politik kepada masyarakat harus terus diperkuat supaya demokrasi tidak hanya ramai saat pemilu, tetapi juga menghasilkan pemimpin berkualitas.
“Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana memilih kepala daerah dan anggota dewan yang baik,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jateng itu.
Ia juga menyinggung dinamika politik di Karanganyar yang dinilai cukup tinggi karena banyaknya masyarakat yang maju dalam kontestasi politik.
Menurutnya, banyaknya calon dalam demokrasi adalah hal wajar karena setiap orang punya kepentingan dan pandangan berbeda.
Namun, Sumanto menegaskan demokrasi yang sehat juga membutuhkan kedewasaan dalam menerima hasil politik, termasuk ketika harus kalah dalam kontestasi.
“Yang sering kali sulit itu kesadaran untuk mengakui kalah. Padahal itu bagian dari kedewasaan demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional bisa menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia perlu terus dibangun agar semakin dewasa, sehat, dan berorientasi pada persatuan masyarakat. (*)
